Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) –Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 mendapatkan dukungan dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pusat Statistik (BPS) RI dan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut dukungan yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait SE 2026 sangat luar biasa, ia menilai dengan dukungan yang diberikan menjadi barometer kedepannya dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
“Dukungan Pemda sangat luar biasa, kami dari komisi X selaku mitra BPS akan terus memberikan support dan tentunya sangat mendukukung supaya sensus ekonomi ini berjalan dengan lancar,” ujar Miq Ari sapaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI pada Jumat (19/6/2026) malam.
Lebih lanjut Polisi Senior PKB NTB itu mengatakan dengan hasil yang diperoleh dari SE 2026 nantinya menjadi pedoman dalam menilai sejauh mana ekonomi masyarakat bisa berjalan.
“Tentu data yang diperoleh sensus ekonomi nanti menjadi potret kondisi ekonomi baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan nasional,” ucapnya.
Lebih lanjut Ketua DPW PKB itu menjelaskan bahwa SE 2026 bukan hanya sebagai indikator dalam menilai perekonomian masyarakat akan tetapi sebagai langkah dasar Pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil perencanaan dan kebijakan ke depan.
“Dengan data ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menterjemahkan program dan mempersiapkan program baik untuk jangka pendek, menengah dan panjang,” jelasnya.
Ia juga berharap para petugas SE 2026 bisa mengambil data secara valid dan akurat, guna menhindari terjadinya kesalahan ketika penyusunan dan perencanaan program ke depannya supaya setiap program bisa dialokasikan dengan tepat dan baik.
“Mudah-mudahan petugas sensus menjalankan tugasnya dengan benar memotret data rill sehingga hasilnya nanti benar-benar bisa akurat dan tepat didalam menyusun dan mempersiapkan rencana program bagi pembangunan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang,” imbuhnya.
Sementara itu Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan perekonomian yang mengalami destrupsi baik perubahan cara produksi, konsumsi dan transaksi diperlukan gambaran yang lebih baru, sehingga perlu dilakukan SE 2026 di Indonesia secara menyeluruh.
“Jadi karena banyaknya perubahan drastis, bayangkan antara tahun 2016 dengan 2026 banyak sekali perubahan, sehingga kita perlu memilki gambaran yang lebih baru,” ucapnya.
Ia juga menyebut ada dua kelompok yang menjadi sasaran utama SE 2026 kali ini, dengan beberapa pertimbangan yang dimilki, karena ini akan menjadi penentu sejauhmana pertumbuhan ekonomi bangsa.
“Ada dua kelompok sasaran yang akan disensus pertama pelaku usaha dari kelompok mikro sampai yang besar dan ada kategori omsetnya, kedua kelompok rumah tangga dan kita akan dor to dor karena banyak aktivitas didalam rumah tapi tidak nampak dari luar karena banyak yang memilki home industry,” katanya.
Selain itu Sonny juga mengungkapkan ada segemen baru yang akan dimasukan kedalam SE 2026 ini, yaitu sektor pertanian, dimana sektor ini juga menjadi begitu vital dengan melihat posisi indonesia sebagai salah satu lumbung pangan Internasional.
“Jadi ini pertama kali kita akan sensus disektor pertanian dan sebelumnya tanpa pertanian, jadi hari ini semuanya tanpa terkecuali,” terangnya.
Ia juga menegaskan SE ini bersifat rahasia dan untuk datanya sangat terjamin kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan.
“Dan semua harus paham bahwa data terjaga kerahasiaannya, karena ini bukan untuk kepentingan yang lain kecuali untuk mencatat ekonomi indonesia secara keseluruhan,” tegasnya.
Sedangkan Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat NTB sangat mendukung program ini. Sebab Data yang dihasilkan dalam SE ini merupakan acuan yang akan digunakan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pasti kita mendukung bahkan dukungan itu sudah kita sampaikan secara terbuka sejak tahun lalu, karena yang berkepentingan dengan data ini adalah kami dari Pemerintah daerah dan Insya Allah masyarakat di NTB akan memberikan dukungan penuh terhadap SE 2026 ini,” pungkas Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Ia juga menyebut Tujuh puluh persen pelayan publik itu ada di Pemerintah daerah, dan ini yang sangat dibutuhkan, apalagi Indonesia sudah mencanangkan Indonesia emas di tahun 2046, Dari hasil sensus itu nantinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersama-sama membuat kebijakan yang berbasis data faktual, karena dalam sepuluh tahun terakhir sudah terjadi perubahan fundemental dalam perilaku ekonomi. (Wira/red).
