Mohan Tegaskan PAD Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Kinerja OPD

Mataram(KabarBerita) -Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menegaskan capaian pendapatan asli daerah (PAD) bukan menjadi satu-satunya tolak ukur dalam menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meski tetap meminta OPD pengampu pendapatan untuk menggenjot penerimaan, Mohan menilai pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja.

‎Pernyataan tersebut disampaikan Mohan saat dikonfirmasi terkait masih rendahnya realisasi retribusi pada empat OPD hingga Semester I 2026. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dan meminta OPD terkait segera melakukan langkah percepatan untuk mengejar target PAD yang telah ditetapkan.

‎Mohan mengatakan, evaluasi terhadap capaian PAD telah dilakukan bersama seluruh OPD pengampu pendapatan. Dalam evaluasi tersebut, sejumlah perangkat daerah yang realisasi penerimaannya masih jauh dari target telah dipetakan untuk segera dilakukan perbaikan.

‎”Evaluasi kemarin dalam high level meeting sudah kita bedah semuanya. Kita lihat OPD mana yang perolehannya masih jauh dari target yang harus dicapai,” ujar Mohan.

‎Menurutnya, memasuki triwulan ketiga, seluruh OPD harus mulai melakukan langkah percepatan dengan memperkuat strategi dan manajemen pengelolaan retribusi. Meski secara tren penerimaan daerah biasanya mengalami peningkatan menjelang akhir triwulan ketiga, OPD diminta tidak hanya menunggu momentum tersebut.

‎”Memang trennya biasanya naik di ujung triwulan ketiga, ada kenaikan yang signifikan. Tetapi ikhtiar harus dilakukan dari sekarang. Pola pendekatan dan pola manajemen pengelolaan retribusi juga harus lebih baik,” katanya.

‎Mohan optimistis target PAD masih dapat dikejar dengan berbagai inovasi yang dilakukan OPD. Ia menilai sejumlah perangkat daerah telah berupaya melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

‎Namun, terkait capaian retribusi yang masih rendah pada sejumlah OPD, Mohan menyebut evaluasi tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka penerimaan. Menurutnya, setiap OPD memiliki tugas teknis dan pelayanan publik yang tetap harus berjalan secara bersamaan.

‎”OPD ini bekerja paralel. Di satu sisi mereka mengerjakan tugas-tugas teknis yang tidak mudah, di sisi lain mereka juga menjadi pengampu profit center untuk mendatangkan retribusi, PAD dan sumber pendapatan lainnya,” jelasnya.

‎Karena itu, Mohan menegaskan penilaian terhadap kinerja OPD harus dilakukan secara objektif. Selama OPD telah menunjukkan upaya maksimal, melakukan inovasi, serta selisih capaian dengan target tidak terlalu besar, kondisi tersebut masih dapat dipahami.

‎”Sepanjang saya lihat usahanya sudah maksimal dan marginnya tidak terlalu besar dari target, tentu kondisi itu masih bisa kita maklumi,” ujarnya.

‎Mohan memastikan seluruh OPD tetap didorong untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan penerimaan daerah. Ia melihat perangkat daerah telah melakukan berbagai terobosan, baik melalui intensifikasi maupun ekspansi sumber PAD.

‎”Saya melihat teman-teman OPD sudah bekerja keras. Mereka punya terobosan dan inovasi, baik melalui intensifikasi maupun ekspansi penerimaan pajak dan retribusi. Tetapi kondisi ini memang memaksa kita untuk bekerja lebih keras lagi, tidak boleh berada di zona nyaman,” tegasnya.

‎Terkait wacana menyatukan pengelolaan PAD dalam satu lembaga khusus agar lebih fokus, Mohan menyebut belum memiliki rencana ke arah tersebut. Menurutnya, pengelolaan PAD yang saat ini melekat pada OPD masih dapat berjalan dengan baik.

‎Ia menjelaskan, sejumlah OPD memang memiliki fungsi teknis sekaligus kewajiban mengelola sumber pendapatan yang melekat dengan tugasnya.

‎”Seperti Dinas PUPR, pekerjaan utamanya memang teknis, tetapi di sana juga melekat pengelolaan sumber PAD seperti reklame dan penyedotan tinja. Begitu juga Dinas Lingkungan Hidup, mereka mengurus sampah, sekaligus ada retribusi sampah,” katanya.

‎Menurut Mohan, pola tersebut tidak saling tumpang tindih, melainkan berjalan beriringan antara tugas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.

‎”Saya tidak hanya melihat tolok ukurnya bahwa dia mampu atau tidak mengolah PAD itu dengan maksimal, tetapi pekerjaan-pekerjaan teknis mereka juga harus bisa mereka kerjakan dengan baik,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik Pasang Badan, Siap Dukung Penuh Kontingen Porprov Demi Target ‘Hat-trick’

    Mataram(KabarBerita)— Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menegaskan kesiapan jajaran legislatif untuk memberikan dukungan total kepada kontingen Kota Mataram yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Di tengah…

    Mohan Roliskana Tegaskan SILPA Tak Diutak-atik, Tetap untuk Biayai Program yang Tertunda

    Mataram(KabarBerita)– Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, memastikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Kota Mataram tidak akan dialihkan untuk membiayai program baru. Menurutnya, seluruh anggaran yang masuk dalam SILPA tetap…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

    Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik Pasang Badan, Siap Dukung Penuh Kontingen Porprov Demi Target ‘Hat-trick’

    Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik Pasang Badan, Siap Dukung Penuh Kontingen Porprov Demi Target ‘Hat-trick’

    Mohan Tegaskan PAD Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Kinerja OPD

    Mohan Tegaskan PAD Bukan Satu-satunya Tolak Ukur Kinerja OPD

    Gubernur Iqbal nyatakan Port to Port NTB Terus Berproses dan DED tengah Disusun

    Gubernur Iqbal nyatakan Port to Port NTB Terus Berproses dan DED tengah Disusun

    Lepas Kontingen Porprov NTB, Kota Mataram Bidik Hattrick Juara Umum

    Lepas Kontingen Porprov NTB, Kota Mataram Bidik Hattrick Juara Umum

    RDP DPRD NTB Lanjutkan bahas Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan, Tekankan Larangan Pungli 

    RDP DPRD NTB Lanjutkan bahas Ranperda Sumbangan Dana Pendidikan, Tekankan Larangan Pungli