Renovasi Gedung DPRD NTB, M. Akri : Jangan Sampai Rugikan Anggaran Lain

MATARAM (KabarBerita) – Kalangan DPRD NTB menyambut positif rencana yang dilontarkan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal terkait perlunya renovasi gedung DPRD NTB karena dinilai sudah tak representatif lagi.

Ketua Komisi I DPRD NTB Muhammad Akri mengatakan, gubernur melontarkan gagasan perlunya renovasi gedung dewan setelah melihat ruang rapat paripurna yang saat ini sudah tak refresentatif lagi. Sebab ruang paripurna harus bisa menunjang aktifitas legislatif.

Namun demikian, politisi PPP ini tak hanya melihat dari segi fisik gedung saja, akan tetapi dari segi anggaran untuk renovasi tersebut terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar menjadi tantangan.

Diakui Akri, jika dibandingkan dengan gedung-gedung dewan yang lain, memang gedung DPRD NTB jauh tertinggal dari segi sarana dan fasilitas, namun kondisi terkini seperti program efisiensi dan perlunya pembiayaan program yang prioritas harus menjadi perhatian.

“Gubernur saya lihat hanya mengusulkan atau ingin memberi warna bagi DPRD. Selama ada anggaran, tak masalah dilakukan renovasi. Jangan sampai merugikan untuk alokasi anggaran yang lain,” katanya.

Diketahui, gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melontarkan rencana melakukan renovasi gedung DPRD Provinsi NTB yang ada di Jalan Udayana Kota Mataram, pada rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan RPJMD, Jum’at (11/4/2025).

“Ini merupakan inisiatif gubernur langsung, menghadirkan Kantor DPRD NTB yang representatif,” kata Gubernur Lalu Iqbal.

Pemprov NTB, kata Iqbal, akan melakukan renovasi secara bertahap pada tahun 2026 mendatang dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Belum ada (angkanya, red) ini kan belum mulai. Nanti baru kita masukan di APBD 2026,” ungkap Lalu Iqbal.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini mengaku, akan mengupayakan renovasi gedung DPRD NTB dengan rela melakukan efisiensi anggaran pada program lainnya dalam APBD.

“Kita akan upayakan, kita akan lakukan efisiensi di sisi yang lain. Kita melakukan mana yang paling bermanfaat dan paling baik,” tuturnya.

Menurutnya, renovasi Kantor DPRD NTB sangat perlu. Selain sudah waktunya untuk pemugaran kembali setelah 20 tahun tidak pernah ada perbaikan, Lalu Iqbal juga menilai, fasilitas Gedung tersebut banyak yang sudah tidak layak.

“Saya sendiri sebagai gubernur merasa tidak puas melihat fasilitas di Gedung ini. Ini masalah marwah wakil rakyat, ini adalah rumah rakyat, bebernya.

Related Posts

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

Mataram, (KabarBerita) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) guna memantapkan posisi menyambut Pemilihan Umun 2029, melantik DPW dan DPD se-NTB serta melaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Jum’at…

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Mataram, (KabarBerita) – Dugaan penerimaan dana siluman 15 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menjadi perhatian publik. Meski demikian, dari sudut pandang hukum pidana, pertanggungjawaban terhadap para wakil…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa