Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan dihadiri langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Penandatanganan nota kesepakatan ini menandai sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyepakati arah pembangunan lima tahun ke depan, yang akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menekankan bahwa tantangan pembangunan saat ini sangat kompleks, baik secara global maupun lokal. Ia menyebut dunia kini tengah menghadapi triple planetary crisis berupa perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Di tingkat daerah, NTB menghadapi isu-isu krusial seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, penyalahgunaan narkoba, ketahanan pangan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan pariwisata yang dinilai masih belum optimal.
Gubernur juga menegaskan bahwa rancangan awal RPJMD telah disusun secara teknokratik dengan mengakomodasi perkembangan terakhir, dan akan segera dilanjutkan pada tahapan Musrenbang RPJMD. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.
“Fokus kita dalam lima tahun ke depan adalah mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, menjamin ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata unggulan,” penyampaian Gubernur NTB saat sambutannya.
Tahapan pembentukan Perda RPJMD ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan pasca pelantikan kepala daerah, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan.
