Renovasi Gedung DPRD NTB, M. Akri : Jangan Sampai Rugikan Anggaran Lain

MATARAM (KabarBerita) – Kalangan DPRD NTB menyambut positif rencana yang dilontarkan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal terkait perlunya renovasi gedung DPRD NTB karena dinilai sudah tak representatif lagi.

Ketua Komisi I DPRD NTB Muhammad Akri mengatakan, gubernur melontarkan gagasan perlunya renovasi gedung dewan setelah melihat ruang rapat paripurna yang saat ini sudah tak refresentatif lagi. Sebab ruang paripurna harus bisa menunjang aktifitas legislatif.

Namun demikian, politisi PPP ini tak hanya melihat dari segi fisik gedung saja, akan tetapi dari segi anggaran untuk renovasi tersebut terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar menjadi tantangan.

Diakui Akri, jika dibandingkan dengan gedung-gedung dewan yang lain, memang gedung DPRD NTB jauh tertinggal dari segi sarana dan fasilitas, namun kondisi terkini seperti program efisiensi dan perlunya pembiayaan program yang prioritas harus menjadi perhatian.

“Gubernur saya lihat hanya mengusulkan atau ingin memberi warna bagi DPRD. Selama ada anggaran, tak masalah dilakukan renovasi. Jangan sampai merugikan untuk alokasi anggaran yang lain,” katanya.

Diketahui, gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melontarkan rencana melakukan renovasi gedung DPRD Provinsi NTB yang ada di Jalan Udayana Kota Mataram, pada rapat paripurna penandatangan nota kesepakatan RPJMD, Jum’at (11/4/2025).

“Ini merupakan inisiatif gubernur langsung, menghadirkan Kantor DPRD NTB yang representatif,” kata Gubernur Lalu Iqbal.

Pemprov NTB, kata Iqbal, akan melakukan renovasi secara bertahap pada tahun 2026 mendatang dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Belum ada (angkanya, red) ini kan belum mulai. Nanti baru kita masukan di APBD 2026,” ungkap Lalu Iqbal.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini mengaku, akan mengupayakan renovasi gedung DPRD NTB dengan rela melakukan efisiensi anggaran pada program lainnya dalam APBD.

“Kita akan upayakan, kita akan lakukan efisiensi di sisi yang lain. Kita melakukan mana yang paling bermanfaat dan paling baik,” tuturnya.

Menurutnya, renovasi Kantor DPRD NTB sangat perlu. Selain sudah waktunya untuk pemugaran kembali setelah 20 tahun tidak pernah ada perbaikan, Lalu Iqbal juga menilai, fasilitas Gedung tersebut banyak yang sudah tidak layak.

“Saya sendiri sebagai gubernur merasa tidak puas melihat fasilitas di Gedung ini. Ini masalah marwah wakil rakyat, ini adalah rumah rakyat, bebernya.

Related Posts

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

“Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,”   Mataram (KabarBerita) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memperkuat konsolidasi demokrasi…

Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

LOMBOK BARAT (KabarBerita) –Politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanapi yang juga anggota komisi V DPR RI mendorong fungsi bandungan dioptimalkan. Maka fungsi mitigasi bencana baik banjir dan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik