Kemenag NTB Minta APH Tindak Tegas Pelaku Asusila

MATARAM (KabarBerita) – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zamroni Aziz menanggapi kasus oknum pimpinan ponpes inisial AF yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya.

Menurutnya peristiwa tersebut telah mencoreng dunia pendidikan.

“Hari ini kita dikejutkan dengan laporan masyarakat terkait pimpinan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat. Itu telah mencoreng institusi lembaga pendidikan kita,” kata Zamroni pada Selasa (22/4).

Zamroni sangat menyayangkan karena peristiwa itu terjadi di ponpes dimana seorang ustadz yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi para santri justru malah sebaliknya.

“Kami hampir setiap tahun ada khalaqah yang mengundang seluruh pimpinan ponpes. Menghadirkan semua elemen dan stakeholder yang ada termasuk pemerhati anak, Polda, dan Kemenag untuk mengumpulkan seluruh pimpinan ponpes untuk menyampaikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana layanan terbaik, termasuk layanan untuk anak-anak kita, santri di masing-masing ponpes,” ungkapnya.

Zamroni menyampaikan bahwa berita ini baru ia ketahui dari media sosial. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenag Pusat termasuk dengan pemerhati anak untuk menindaklanjuti berdasarkan PMA 73 yang ada terkait bagaimana kekerasan seksual pada anak.<span;> Pihaknya akan menindak tegas oknum pelaku asusila tersebut sesuai dengan regulasi yang ada.

“Kami akan bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan tindak asusila sesuai dengan regulasi yang ada dengan melibatkan APH,” tuturnya.

Selain akan menindak tegas pelaku asusila, pihaknya juga menyiapkan sanksi termasuk juga di dalamnya evaluasi ponpesnya yang berujung pada pencabutan izin operasional.

“Saya kira ini kami juga akan turun dengan stakeholder yang ada. Kami sebenarnya sudah buat Satgas di tingkat kabupaten/kota. Di dalamnya semua elemen ada, termasuk Kemenag kabupaten/kota, forum ponpes, dan pemerhati anak dan APH,” jelasnya.

“jika pihak ponpes tidak menjalankan sesuai regulasi dengan tidak mengindahkan teguran yang akan diberikan maka kami akan mencabut izinnya ” tambahnya.

Penulis : Wira Surya
Editor    : Dedy Soe

Related Posts

ISNU NTB Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Pemerintah Daerah

“Kader-kader sarjana kami, profesor-profesor kami, dari semua kampus ada di ISNU. Itu kami himpun untuk berbuat bagi agama, bangsa, dan negara,” ujarnya. Mataram (KabarBerita) — Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul…

Hangatnya Lebaran Topat, Warga Lombok Rajut Ukhuwah dalam Doa dan Kebersamaan

Lombok Barat(KabarBerita)— Suasana hangat penuh kebersamaan terasa kental di berbagai penjuru Pulau Lombok saat masyarakat merayakan Lebaran Topat, Sabtu (28/3/2026). Tradisi khas ini menjadi penutup rangkaian ibadah Ramadan dan puasa…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Melepas Masa Lajang Lewat Tradisi Merangkat, 99 Ayam Kampung Jadi Simbol Kebersamaan Masyarakat Sasak

Melepas Masa Lajang Lewat Tradisi Merangkat, 99 Ayam Kampung Jadi Simbol Kebersamaan Masyarakat Sasak

BNN Kota Mataram Amankan Empat Pengguna Narkoba dalam Razia Kos di Karang Taliwang

BNN Kota Mataram Amankan Empat Pengguna Narkoba dalam Razia Kos di Karang Taliwang

Jelang Iduladha, Distan Mataram Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban

Jelang Iduladha, Distan Mataram Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban

Wagub NTB Tegaskan Kekuatan Bali–Nusra di Forum MPU 2026 

Wagub NTB Tegaskan Kekuatan Bali–Nusra di Forum MPU 2026 

Ketua PMI Lobar, Haris Karnain Bantah Soal Dugaan Korupsi Rp 150 Juta Pasca Dipanggil Kejari Mataram

Ketua PMI Lobar, Haris Karnain Bantah Soal Dugaan Korupsi Rp 150 Juta Pasca Dipanggil Kejari Mataram

Putra Asli Lombok Tengah Sabolah Ditunjuk InJourny Jadi Komisaris MGPA

Putra Asli Lombok Tengah Sabolah Ditunjuk InJourny Jadi Komisaris MGPA