Hubungi LPA, Begini Perintah Gubernur Iqbal Terkait Pelecehan Seksual Walid Lombok

MATARAM (KabarBerita) – Kasus pelecehan seksual yang menimpa puluhan santriwati di Kabupaten Lombok Barat, mendapat perhatian serius dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (LMI). Setelah meminta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Gubernur NTB meminta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) membantu untuk komunikasi lintas sektor.

“Iya, Pak Gubernur sudah telpon saya meminta supaya komunikasi dengan dinas teknis, UPTD, dan Kabupaten Lombok Barat,” kata Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, Rabu (23/4).

Joko mengatakan, kepada gubernur ia telah menjelaskan proses penanganan, termasuk langkah komunikasi pada santriwati yang menjadi korban pelecehan seksual. Termasuk perlindungan pada korban.

“Para korban ini kami jaga kerahasiaannya. Sementara yang sudah kami temui ada delapan orang,” bebernya.

Joko melanjutkan, kepada Gubernur ia juga menyampaikan, persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan agama tersebut dilakukan oleh oknum. Jadi tidak perlu membawa nama pondok pesantrennya.

“Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memerintahkan  Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Eny Chaerani turun membantu para korban.

“Tiang (saya) mohon bantuan ke pelungguh (kepala UPTD) segera berkoordinasi dengan lembaga-lembaga perlindungan korban yang ada enggih!” kata Iqbal kepada Eny Chaerani via telepon, Selasa malam (22/4/2025).

Gubernur NTB Lalu Iqbal juga meminta UPTD bergerak cepat dan pro aktif bekerja sama dengan pemerintah Lombok Barat membantu para korban.

“Berikan dukungan langsung tidak usah terlalu birokratis. Niki tiang gubernur meminta langsung kepada pelungguh memberikan bantuan sebaik mungkin,” pintanya.

Dalam pendampingan kepada korban, Lalu Muhamad Iqbal meminta kepada UPTD menjaga kerahasiaan privasi para santriwati yang menjadi korban. Karena hal ini terkait dengan masa depan korban.

“Tolong dijaga betul korban (privasi), dipersiapkan segera untuk trauma healing,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mencuatnya laporan korban pelecehan Walid Lombok, bermula dari viralnya film asal Malaysia Bid’ah, dimana dalam cerita film ini tokoh agama bernama Walid yang melakukan tindakan asusila pada santriwatinya. Kejadian di film ini mirip dengan yang terjadi di salah satu ponpes di Kabupaten Lombok Barat. (*)

Related Posts

Alumni FAPERTA’91 Gelar Hash dan Aksi Sosial di Desa Banyu Urip Gerung Lobar

LOMBOK BARAT (KabarBerita)-Semangat kebersamaan dan kepedulian kembali ditunjukkan Alumni Fakultas Pertanian Angkatan 1991 (FAPERTA’91) pada Minggu, 8 Februari 2026. Bertempat di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, para alumni…

PWI NTB Bersama MIM Foundation Salurkan Ratusan Paket Sembako untuk Ringankan Baban Korban Banjir di Desa Kabul Lombok Tengah

LOMBOK TENGAH (KabarBerita)– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama MIM Foundation menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

GPAN NTB Dorong Kapolda Tindak Tegas Pelaku Peredaran Narkoba Hingga Akar Rumput

GPAN NTB Dorong Kapolda Tindak Tegas Pelaku Peredaran Narkoba Hingga Akar Rumput

Pemprov NTB Bergerak Cepat Tangani Jalan Rusak Praya–Keruak, LWJ Apresiasi Respons Pemerintah

Pemprov NTB Bergerak Cepat Tangani Jalan Rusak Praya–Keruak, LWJ Apresiasi Respons Pemerintah

Delapan Poin Isi Deklarasi Pers Merdeka pada HPN 2026

Delapan Poin Isi Deklarasi Pers Merdeka pada HPN 2026

Kerugian Kebakaran Puskesmas Babakan Ditaksir Rp450 Juta, Pelayanan Tetap Normal

Kerugian Kebakaran Puskesmas Babakan Ditaksir Rp450 Juta, Pelayanan Tetap Normal

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026