Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Anggota DPRD provinsi NTB, H. Muhammad Aminurlah turut angkat bicara perihal isu dugaan adanya dana siluman di Udayana yang dihembuskan mantan anggota DPRD NTB, Najamudin Mustafa dalam beberapa pekan terakhir ini.
Menurut politisi PAN ini, tuduhan itu tidak berdasar. Ia menilai Najamudin Mustafa sebagai mantan anggota DPRD NTB tidak paham aturan soal mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Sehingga menurutnya lucu ketika Najamudin mengancam akan membawa tuduhannya itu ke aparat penegak hukum (APH).
“Semua program kegiatan baik pendapatan maupun belanja setelah kita ketok mau sumbernya darimana itu tanggung jawab eksekutif. Jadi apanya yang siluman, semuanya jelas ko tanggung jawab gubernur. Lucu juga kita dengar ini tiba-tiba mau bawa ke APH (aparat penegak hukum), barangnya jelas kok dianggap siluman,” kata Muhammad Aminurlah di Mataram, Senin (14/7).
Aminurlah menjelaskan bahwa setiap perubahan atau pergeseran anggaran telah diatur dan sesuai dengan regulasi.
“Gubernur yang melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada), ada pergeseran satu, pergeseran dua, itu semua sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 163 dan 164. Itu jelas. Turunannya juga ada di Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” jelasnya.
“Jadi anggota DPRD NTB maupun mantan anggota DPRD NTB seperti Najamudin itu harus paham dengan regulasi yang ada,” sambung pria yang akrab disapa Aji Maman ini.
Sebagai anggota dewan, Aji Maman pun heran dengan sikap Najamudin Mustafa sebagai mantan anggota dewan dan menuntut pokirnya.
“Kenapa Najamudin ini menuntut pokirnya. Dia mengerti nggak? dia sebagai anggota dewan atau sebagai apa dia? Mekanisme dia tahu nggak, jadi nggk ada haknya lagi dia bicara disitu, dia sebagai rakyat silahkan bicara. Urusan pergeseran itu urusan pak gubernur yang punya kewenangan itu namanya perkada,” sentil Aji Maman.
Sementara terkait adanya isu bagi-bagi uang kepada anggota DPRD NTB yang baru, Aji Maman enggan berkomentar banyak.
“Saya nggak tahu itu. Okelah, itu persoalan lain,” ujarnya singkat.
Aji Maman berharap polemik soal dana siluman tak dibesar-besarkan agar tidak memicu kegaduhan di DPRD NTB maupun di tengah masyarakat. Karena dana yang dianggap sebagai dana siluman itu jelas dan sesuai dengan regulasi.
“Lucu ini tiba-tiba kok mau bawa ke penegak hukum barangnya jelas kok dianggap siluman,” katanya.
Sebelumnya, anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, Abdul Rahim meminta pimpinan DPRD NTB bersikap dan segera memberikan klarifikasi terkait isu dugaan adanya dana siluman yang mengalir ke sejumlah anggota DPRD NTB di Udayana.
Abdul Rahim juga mendorong agar dugaan tersebut dilaporkan ke pihak APH sehingga tidak menjadi fitnah dan permasalahannya menjadi terang benderang. Ia sendiri bahkan siap dan bersedia untuk menjadi orang pertama yang akan diklarifikasi APH.
“Sekali lagi kalau saya silahkan saja laporkan ke APH, demi menjaga nama baik lembaga, saya sendiri sangat terbuka APH masuk, dan saya siap menjadi orang pertama yang akan di klarifikasi,” kata Abdul Rahim di Mataram, Minggu (13/7).
Diketahui, mantan nggota DPRD NTB dua periode, Najamuddin Mustafa di sejumlah media mengaku telah mencium adanya bagi-bagi dana misterius atau dana siluman oleh oknum DPRD NTB. Berdasarkan laporan yang ia terima, ada sejumlah oknum dewan yang berbagi duit dana siluman itu.
“Saya mendengar ada hiruk-pikuk pembagian uang dilakukan oknum DPRD NTB yang baru. Itu saya dan teman-teman (eks dewan) dengar. Kabar itu telah sampai ke telinga kami semua,” katanya Najamudin Mustafa dilansir dari KoranNTB, Kamis 13 Juli 2025.
Penulis : Dedy Supiandi
