Rektor UIN Mataram Ajak Semua Pihak Jaga Kondusifitas

Mataram, (KabarBerita) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag., mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk bersama-sama menjaga suasana damai dan kondusifitas di tengah meningkatnya eskalasi aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Prof. Masnun, kondisi damai merupakan harapan bersama, karena hanya dalam suasana yang damai dan tentram, maka setiap orang bisa berpikir jernih dan fokus membangun bangsa. Penyampaian aspirasi bisa disampaikan dengan cara yang elegan, damai sesuai dengan konstitusi.

“Jika ada kebuntuan atau permasalahan, mari kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Aspirasi hendaknya disampaikan melalui cara-cara yang konstitusional, damai, elegan, serta jauh dari anarkisme dan provokasi. Dalam bahasa agama disebut bil hikmah wal mauizatil hasanah, agar pesan dapat diterima dengan baik dan tepat sasaran,” kata Prof. Masnun, Sabtu (30/8).

Prof Masnun yang juga ketua Pimpinan Wilayah NU NTB, menegaskan pentingnya peran semua pihak, khususnya para tokoh masyarakat, untuk menenangkan situasi dengan narasi-narasi yang menyejukkan. Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa dan masyarakat memiliki tanggung jawab menyampaikan gagasan serta konsep perbaikan kebijakan dan pembangunan. Sementara itu, aparat kepolisian memiliki tugas menjaga keamanan, mengawal jalannya penyampaian aspirasi, serta melindungi aset publik.

“Jika kedua peran ini dijalankan secara proporsional, maka tujuan bersama akan tercapai. Namun jika terjadi anarkisme, maka kerugian akan dirasakan oleh kita semua dan menjauhkan dari esensi aspirasi itu sendiri,” tegas Prof. Masnun.

Melalui ajakan ini, Prof. Masnun berharap terciptanya harmoni sosial yang memungkinkan proses pembangunan berjalan dengan baik, tanpa terganggu oleh konflik atau tindakan destruktif yang merugikan semua pihak.

Diketahui, aksi unjuk rasa di berbagai daerah tak terkecuali di Provinsi NTB terus meluas. Bahkan sekretariat dan gedung DPRD NTB yang berada di jalan Udayana Mataram tak luput dari sasaran kemarahan massa aksi. Gedung wakil rakyat itu dibakar dan dijarah massa aksi, pada Sabtu (30/8) siang. (red)

Related Posts

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

MATARAM (KabarBerita)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa laporan yang diajukan oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, kepada Polda NTB terkait dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin…

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MATARAM (KabarBerita)- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Pemprov NTB Klarifikasi Soal Laporan Gubernur Bersifat Pribadi: Bukan Soal Kritik, Tapi Pelanggaran Data Pribadi

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jadi Percontohan Ruang Bersama Indonesia, Pemprov NTB Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa