Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram mengambil langkah cepat menyikapi polemik konten promosi salah satu hotel yang menjadi sorotan publik karena dinilai mengandung konotasi negatif dan tidak sejalan dengan norma kepatutan yang berlaku di masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, pada Rabu (3/6) mendatangi langsung pihak manajemen hotel untuk memberikan pembinaan sekaligus menyampaikan teguran terkait materi promosi yang dipersoalkan tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dispar tidak hanya meminta pengelola menghapus konten yang menjadi sorotan, tetapi juga melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh unggahan di media sosial hotel. Konten yang dinilai mengandung unsur asusila atau bernuansa negatif diminta segera diturunkan.
”Kami sudah bertemu dengan pengelola maupun owner hotel. Kami meminta agar konten-konten yang tidak sesuai norma segera ditakedown. Konten di media sosial mereka cukup banyak, sehingga kami minta yang tidak sesuai dengan kaidah kepatutan dan cenderung bernuansa negatif agar dihapus. Kalau yang sesuai tentu tidak ada masalah,” ujar Cahya Samudra.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga citra pariwisata Kota Mataram agar tetap tumbuh secara sehat dengan mengedepankan nilai-nilai etika, budaya, dan norma yang hidup di tengah masyarakat.
Cahya menegaskan, permintaan penghapusan tidak hanya berlaku pada satu unggahan yang menjadi perhatian publik. Seluruh konten promosi yang mengarah pada unsur asusila juga diminta untuk ditinjau dan dihapus.
”Jadi bukan hanya konten yang ramai diperbincangkan saja yang kami minta untuk dihapus, tetapi juga konten-konten lain yang mengarah pada unsur asusila,” tegasnya.Meski demikian, Dispar Kota Mataram masih mengedepankan pendekatan persuasif melalui pembinaan sesuai kewenangan yang dimiliki. Adapun terkait kemungkinan pemberian sanksi, hal tersebut berada dalam kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis lainnya sesuai aturan yang berlaku.
”Untuk sementara kami turun sebatas melakukan pembinaan dan memberikan teguran. Kami mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama menciptakan iklim pariwisata yang baik, sopan, dan sesuai norma. Untuk sanksi, itu berada pada ranah OPD teknis lainnya sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai alasan penggunaan konten yang dianggap kontroversial sebagai strategi promosi di tengah persaingan industri perhotelan, Cahya menegaskan bahwa upaya mempertahankan usaha tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai kepatutan.
”Tidak ada yang salah dengan upaya bertahan hidup dan mengembangkan usaha. Tetapi jangan sampai demi bertahan hidup, justru merusak kehidupan yang lebih besar,” katanya.
Ke depan, Dispar Kota Mataram berencana menyampaikan imbauan kepada seluruh pengelola hotel melalui asosiasi perhotelan dan pelaku industri pariwisata agar lebih berhati-hati dalam menyusun materi promosi.
Menurut Cahya, pemerintah tidak pernah melarang pelaku usaha untuk berpromosi dan berinovasi dalam pemasaran. Namun, setiap bentuk promosi harus tetap memperhatikan norma sosial, budaya lokal, serta etika yang menjadi bagian dari identitas daerah.
”Pemerintah tidak melarang orang berusaha ataupun melakukan promosi. Tetapi harus bisa memilah dan memilih mana konten yang pantas dan mana yang tidak. Pariwisata yang baik adalah pariwisata yang mampu menarik perhatian tanpa harus mengorbankan norma dan etika,” pungkasnya.
