Ratusan Massa Gedor Kantor Gubernur NTB, Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

Mataram, (KabarBerita) – Ratusan mahasiswa dan pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, pada Senin, (1/9/2025).

Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI hingga mendesak pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Mataram yang juga Koordinator Aksi, Lalu Aldiara Elang Sakti menilai kenaikan gaji anggota DPR RI tidak pantas dilakukan di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda krisis.

“Kenaikan gaji berjoget-joget tentu bukanlah etika yang pantas dipertontonkan kepada masyarakat,” ujar Ketua HMI Mataram itu.

Ia juga menyayangkan terjadinya aksi anarkis dan tindakan represif yang menodai prinsip hukum dan hak asasi manusia. Aldiara juga menuntut Kapolri segera bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah.

“Kami menganggap peristiwa yang dilakukan hari ini dan seterusnya, Kapolri harus punya keberanian untuk mengundurkan diri. Jadilah negarawan. Kalau tidak, kami minta Presiden Prabowo menindak tegas atau mencopot Kapolri hari ini,” sebutnya.

Selain itu, massa mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah darurat militer sebagai respons atas gelombang aksi yang meluas secara nasional.

“Jangan sampai karena adanya kerusuhan di seluruh pelosok negeri, pemerintah mengambil sikap darurat militer. Kami tidak ingin itu terjadi karena kami ingin negara ini benar-benar menerapkan prinsip demokrasi,” sambungnya.

Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang menemui demonstran menyatakan menghormati aspirasi tersebut. Menurutnya, pemuda adalah calon pemimpin bangsa yang berhak menyampaikan pandangan sosialnya dalam situasi krisis.

“Anak-anak muda ini calon pemimpin kita di masa depan, mereka hanya ingin menunjukkan tanggung jawab sosial dengan ikut memberikan pandangan ketika bangsa ini dalam situasi krisis,” ujarnya.

Iqbal menegaskan pemerintah daerah tidak melarang aksi demonstrasi selama berlangsung tertib. Ia meminta seluruh pihak menjaga kondusifitas agar persoalan bangsa tidak semakin rumit.

“Tidak ada orang yang melarang demo, tetapi kita mohon pengertian semua pihak. Dalam situasi seperti ini jangan ada yang menambah persoalan, mari kita selesaikan apa yang ada saat ini,” tegasnya.

Iqbal juga memastikan bahwa aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Pasti saya sampaikan ke pemerintah pusat, saya ini perpanjang tangan pemerintah pusat,” tandasnya.

Lebih jauh, mantan Dubes RI untuk Tukri itu menjelaskan sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan kepala daerah untuk memastikan situasi di NTB tetap aman.

“Saya yakinkan kepada teman-teman aparat keamanan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan, semua aman. Saya yakin masyarakat NTB adalah masyarakat dewasa, mencintai NTB, dan ingin daerah ini tetap damai,” pungkasnya. (red)

Related Posts

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Mataram, (KabarBerita) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan upaya memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia difokuskan pada tiga strategi utama, yakni mengurangi beban pengeluaran keluarga, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan…

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Mataram, (KabarBerita) – Pemerintah Pusat melalui tiga kementerian mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dalam pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Ketiga kementerian tersebut masing masing Kementerian Dalam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH