Disdag NTB Ancam Akan Cabut Izin Distributor Beras yang Tak Ikuti Regulasi

MATARAM (KabarBerita)-Dinas Perdaganan (Disdag) Provinsi NTB, melakukan inspeksi mendadak (sidak) kepada para distributor beras yang tidak mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB, Jamaluddin Malady menjelaskan, pemerintah pusat telah menetapkan regulasi bagi para distributor beras untuk diikuti. seperti pemasangan harga eceran tertinggi (HET), jenis beras, merk dan ketentuan lainnya di bungkus beras. “Jadi kami berikan waktu selama 1 minggu, kepada para distributor yang sudah kami datangi kemarin di pulau sumbawa, pacgaking harus sesuai, dengan menempel keterangan, kualitas dan harga beras,” jelas Jamaluddin Malady kepada awak media di Mataram, Selasa (28/10/2025

Ia menambahkan bahwa regulasi tersebut sudah ditetapkan dari pusat, dan untuk ketentuannya berlaku dari pusat hingga ke daerah termasuk NTB. “Itu harus, karena itu aturan oleh Direktur pangan dari pusat. Dan Ini khusus untuk distributor yang tidak mengikuti regulasi, sedangkan yang sudah ikuti, tidak akan dilakukan penindakan,”tambahnya.

Lebih lanjut Jamal sapaan akrab mantan Kepala Dinas Periwisata Provinsi NTB ini menegaskan, bentuk dari penindakan yang akan dilakukan bagi para distributor yang tidak mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. Maka akan tindak tegas dengan mencabutan izin usaha sebagai distributor beras. “Jadi ada sanksi yang akan mereka terima ketika tidak mengikuti regulasi, seperti pencabutan izin usaha sebagai distributor,” tegasnya.

Sebelum ada penindakan tegas, kata Jamal, pihaknya bersama tim melakukan verifikasi terlebih dahulu dan memberikan edukasi. “Jadi kami edukasi terlebih dahulu, supaya ada pemahaman, tentang regulasi,”katanya.

Pihaknya telah mengumpulkan tim yang khusus mendata harga komoditi pangan yang ada dipasar tradisional, dengan tujuan supaya adanya keseragaman harga barang pangan komoditi diseluruh wilayah NTB. “Dari hasil temuan, rata-rata kenaikan harga (beras,red). Hanya kemasan 25 kg tidak mengalami kenaikan dan justru dibawah Het. Tapi untuk kemesan 10 kg dan 5 kg ini yang mengalami kenaikan dan yang terparah di 5 kg dan ini yang harus segera dicarikan solusinya,”ungkapnya.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, yang berperan aktif sebagai distributor beras, supaya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. “Kepada distributor beras yang ada di NTB, saya sampaikan hasil Sidak dilapangan dikarung beras itu khusus premium harus di tulis premium, misalnya Het dari perusahaan standar harga Rp 14.900, dan distributor menerima dengan harga Rp 14.500 berarti sudah ada keuntungan yang diterima dari sana,” imbuhnya. (Wir/red).

  • Related Posts

    BRIDA NTB Bersama PLN dan BRIN Akselerasi Pengembangan Riset PLTAL Selat Alas

    Kepala BRIDA Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H.,   Lombok Barat, (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB terus mematangkan…

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB

    MATARAM (KabarBerita) – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Mirza Amir Hamzah menyatakan Desa Banyu Urip Lombok Barat dijadikan Percontohan Optimalisasi Lahan (Oplah). Lalu Mirza…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Dalih Pemeriksaan BPK, Penertiban Reklame Bodong di Mataram Belum Bergerak

    Dalih Pemeriksaan BPK, Penertiban Reklame Bodong di Mataram Belum Bergerak

    BRIDA NTB Bersama PLN dan BRIN Akselerasi Pengembangan Riset PLTAL Selat Alas

    BRIDA NTB Bersama PLN dan BRIN Akselerasi Pengembangan Riset PLTAL Selat Alas

    Cadangan Beras Kebencanaan Mataram Habis, Anggaran 2026 Turun Drastis

    Cadangan Beras Kebencanaan Mataram Habis, Anggaran 2026 Turun Drastis

    Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital

    Kemnaker Perkuat Pembekalan Mahasiswa Hadapi Green Jobs dan Dunia Kerja Digital

    Data Tower Telekomunikasi Mataram Amburadul, Pansus DPRD Soroti Lemahnya Kinerja Perizinan

    Data Tower Telekomunikasi Mataram Amburadul, Pansus DPRD Soroti Lemahnya Kinerja Perizinan

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB