Kabarberita
Mataram (KabarBerita) — Ditengah riuhnya pemberitaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 518 pegawai honorer di lingkup pemerintah NTB, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB justru sukses menghantarkan 3.500 pegawai honorernya menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).
Bahkan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Kemenag NTB sudah mencapai 99 persen lebih, mulai dari tahap 1, 2 dan 3 dan terakhir paruh waktu.
“Alhamdulillah kita tentu berterimakasih atas koordinasinya dari teman-teman kabupaten/kota, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Madrasah, yang input datanya berjalan dengan baik,” kata Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Zamroni Aziz saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/12).
Dikatakan Zamroni, saat ini Kemenag NTB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 10 ribu lebih yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dengan rincian tambahan CPNS tahun 2024 sebanyak 250 orang dan 2023 sebanyak 239 orang, termasuk unsur dari PPPK penuh waktu dah paruh waktu.
“Jadi kita berharap kepada mereka semua, yang hari ini sudah resmi menjadi bagian dari Kemenag untuk bekerja secara maksimal, ditempat tugas masing-masing untuk melayani umat sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Zamroni menambahkan, berkaitan dengan adanya 60 orang PPPK paruh waktu yang rencananya akan ditempatkan diluar daerah, akhirnya tetap akan ditempatkan di NTB berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB.
“Alhamdulillah tidak ada satupun yang keluar daerah dan tetap ditempatkan di daerah kita. Karena ini Berdasarkan kebutuhan yang ada di daerah,” ungkapnya.
Atas raihan itu, Zamroni mengapresiasi Pemerintah pusat karena diberikan ruang yang luar biasa bagi semua orang yang sudah mengabdikan dirinya di Kemenag NTB, sehingga mampu menerima penghargaan baik berupa ASN dan PPPK.
“Terima kasih kepadaa Presiden Prabowo Subianto, Hari ini negara hadir untuk mereka dan kami sangat bersyukur,” terangnya.
Sementara itu, terkait aspirasi guru-guru Madrasah swasta baik yang ada di Pulau lombok dan Pulau sumbawa yang ingin mendapatkan status sebagai Pegawai tetap (PPPK), Zamroni mengatakan bahwa keinginan mereka sudah disampiakan ke pusat agar tidak ada perbedaan dengan lembaga di Institusi Negeri.
“Jadi pemerintah dan DPR sedang mengkaji bagaiman mendapatkan ruang dalam penyelesaian masalah ini,” ujarnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa Kemenag merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dan tetap mengikuti regulasi yang sudah ditentukan, namun pihaknya tetap menyampaikan aspirasi yang menjadi keingainan para pegawai honorer yang ada didaerah.
“Ini masih didiskusikan, karena tentu pemerintah bukan persoalan mengangkat atau tidak, tapi tetap melihat anggaran yang tersedia,” imbuhnya.
“Hari ini madrasah-madrasah kita, terutama guru-guru mereka sudah ada sertifikasi dan invasing, sehingga itu juga merupakan anggaran dari APBN,” sambung Zamroni. (Red)
