Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Penataan trotoar di ruas Jalan Pejanggik, Kota Mataram, mendadak menjadi perbincangan hangat di ruang digital. Sejumlah bangku yang terpasang di sepanjang trotoar jalan protokol tersebut viral di media sosial dan menuai keluhan warganet karena dinilai memicu keresahan, terutama saat malam hari.
Sorotan publik bermula dari unggahan akun TikTok @epochhh23 yang menampilkan kondisi trotoar Jalan Pejanggik dalam lima slide foto. Unggahan tersebut dengan cepat menyedot perhatian, mengantongi lebih dari 1.200 tanda suka, ratusan komentar, serta dibagikan hampir 400 kali. Mayoritas warganet menilai keberadaan bangku justru mendorong aktivitas nongkrong di bahu jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan gangguan ketertiban.
Isu tersebut turut mendapat respons dari DPRD Kota Mataram. Anggota DPRD sekaligus Ketua Fraksi PKS, Ismul Hidayat, mempertanyakan fungsi dan urgensi penempatan bangku di kawasan yang selama ini dikenal sebagai jalur utama lalu lintas kota.
“Jalan Pejanggik itu jalan protokol. Kalau digunakan untuk nongkrong, pasti ada parkir di bahu jalan dan itu mengganggu arus lalu lintas,” ujar Ismul saat dikonfirmasi Rinjaninewsonline.
Ia mengaku heran dengan kebijakan penataan tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih jeli melihat kebutuhan riil masyarakat dalam penyediaan fasilitas publik. Ismul menilai masih banyak ruang publik yang justru minim sarana pendukung namun luput dari perhatian.
“Saya melihat banyak ruang publik yang sudah dibangun tapi belum dimaksimalkan. Di Taman Sangkareang misalnya, masih minim kursi untuk orang tua yang menunggu anaknya bermain. Ini kan kebutuhan nyata,” katanya.
Lebih jauh, Ismul juga menyoroti dampak sosial dari keberadaan bangku di trotoar Jalan Pejanggik. Berdasarkan pengamatannya, fasilitas tersebut kerap dimanfaatkan oleh kelompok anak muda hingga larut malam untuk aktivitas yang dinilai mengarah pada hal-hal negatif dan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi warga sekitar.
Kondisi itu, menurutnya, menjadi indikator lemahnya perencanaan program oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Ia menilai penyediaan fasilitas kota semestinya melalui kajian matang agar tepat fungsi dan tidak menimbulkan persoalan baru di ruang publik.
“Ini menunjukkan OPD terkait kurang cermat dalam merencanakan program,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ismul pun mendorong pemerintah Kota Mataram segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penataan fasilitas publik, khususnya di kawasan strategis kota. Sejalan dengan itu, desakan dari warganet di media sosial terus mengalir, berharap pemerintah segera mengambil langkah penataan ulang demi menjaga kenyamanan, keamanan, dan ketertiban bersama.
