LWJ Minta Kasus Puluhan Murid Diduga Keracunan MBG di Loteng Ditelusuri Penyebabnya

Lombok Tengah, (KabarBerita)-Puluhan murid SD dan MI di Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Lombok Tengah keracunan yang diduga akibat konsumsi makanan MBG pada Sabtu (17/1/20206).

Kasus tersebut mendadak viral setelah siswa-siswi diboyong ke dua pukesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari kalangan politisi partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, H. Lalu Wirajaya.

LWJ sapaan akrabnya politisi asal Lombok Tengah ini sangat menyangkan kasus tersebut terjadi. Sehingga perlu dicek kembali agar benar-benar jelas apa penyebabnya. Apakah faktor kelalaian dari petugas selaku penyajikan makanan. “Yang jelas harus ditelusuri. Ini kasus bukan terjadi masif, jadi tidak salah program MBG tapi ini saya pikir ada kesalahan teknis, sehingga petugas terkait harus menelusurinya apakah memang ada keteledoran petugas dan sebagainya,” ujar LWJ saat diminta tanggapannya terkait kasus tersebut kemarin.

Oleh sebab itu, Ia menyarankan supaya betul-betul ditelusuri akar permalahannya agar dapat disimpulkan yang kemudian bagaimana penanganan terhadap kasus tersebut. Hal ini menurutnya supaya tidak terulang lagi kedepannya. “Yang jelas ini kasus tidak terjadi dibanyak tempat, ini hanya terjadi di desa Darmaji. Sehingga perlu dicari tahu apa penyebabnya supaya tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang,”tambahnya.

Soal apakah akan diberikan saksi, LWJ belum mengetahui secara detail seperti apa aturan mainnya jika ditemukan kasus serupa untuk menjatuhkan saksi. Namun yang jelas pihak Badan Gizi Nasional (BGN) segara menangani persoal ini. “Saya belum tahu persis seperti apa aturannya. Yang jelas pihak BGN harus segara menangani ini karena sudah pasti ada aturan mainnya,”katanya.

Kedepan supaya tidak terulang lagi ditempat lain, LWJ meminta para petugas yang memiliki dapur MBG, yayasan tempat bernaung SPPG untuk sama-sama mengontrol petugas yang bekarja, mulai proses persiapan menu atau bahan yang akan dimasak hingga pendistribusian MBG kemasing-masing sekolah sesuai dengan aturan yang ada.

Sementara ditanyak soal bagaiman pengawasan yang akan dilakukan DPRD NTB terkait dengan pelaksanaan program MBG. Terlebih adanya kasus ini, tentu belum bisa mengambil keputusan seperti apa langkah pengawasan yang dilakukan. Pasalnya perlu dirapatkan terlebih dahulu bersama lembaga lainnya. “Tapi secara pribadi saya, nanti akan berkunjung kebeberapa dapur (MBG) untuk melihat langsung terhadap program yang sangat mulai dari bapak Presiden Prabowo,”ucapnya.

LWJ juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawal program prioritas nasional ini secara bersama-sama. Agar apa yang menjadi ketentuan dalam menjalankan program ini dapat terlaksana sesuai aturan yang ada. “Kita semua lapisan masyarakat bertanggungjawab, bekerjasama mengawal program ini supaya apa yang menjadi ketentuan dapat dijalankan sesuai aturan,”pungkasnya.

Terpisah, Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Ahsanul Khalik, M.H menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut dan memastikan langkah cepat dilakukan untuk melindungi keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

Sebagai bentuk respons atas pristiwan tersebut, Dr. Aka sapaan akrabnya telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTB  untuk mengusulkan kepada BGN RI di Jakarta agar dilakukan penutupan sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG yang diduga bermasalah. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi dan investigasi dapat berjalan secara menyeluruh, objektif, dan terukur tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.

Evaluasi juga mencakup pemeriksaan kemungkinan kelalaian dalam pemilihan bahan baku, termasuk potensi penggunaan bahan pangan kedaluwarsa, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar, mulai dari pembersihan, proses memasak, pengemasan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.  “Semua dievaluasi dan diinvestigasi. Bila diperlukan aparat penegak hukum masuk, maka kami persilakan untuk dilakukan penyelidikan atas kejadian ini,” tegas Dr. Aka.

Koordinasi lintas pihak akan terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap program MBG tetap terjaga. Maka penting kemudian meningkatkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, harus menjadi prioritas utama melalui pengelolaan dapur yang disiplin, bersih, dan bertanggung jawab.

Sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Mukti Monggas selaku penyalur MBG belum dapat dikonfirmasi atas peristiwa tersebut. (red).

  • Related Posts

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB

    MATARAM (KabarBerita) – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Mirza Amir Hamzah menyatakan Desa Banyu Urip Lombok Barat dijadikan Percontohan Optimalisasi Lahan (Oplah). Lalu Mirza…

    Hingga Hari ke-6 Sudah 1.556 Jamaah Haji Diberangkatkan

    Mataram, (KabarBerita) — Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, menyatakan sebanyak 1.556 jemaah haji telah diberangkatkan ke Arab Saudi hingga hari ke-6 operasional. Para jemaah tersebut…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Data Tower Telekomunikasi Mataram Amburadul, Pansus DPRD Soroti Lemahnya Kinerja Perizinan

    Data Tower Telekomunikasi Mataram Amburadul, Pansus DPRD Soroti Lemahnya Kinerja Perizinan

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB

    Banyu Urip Dijadikan Percontohan Oplah Daerah Pertanian di NTB

    Hingga Hari ke-6 Sudah 1.556 Jamaah Haji Diberangkatkan

    Hingga Hari ke-6 Sudah 1.556 Jamaah Haji Diberangkatkan

    Bapemperda DPRD NTB Sampaikan Lima Ranperda Usul Prakarsa Dewan

    Bapemperda DPRD NTB Sampaikan Lima Ranperda Usul Prakarsa Dewan

    Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Ancam Harus Rampung Tepat Waktu

    Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Ancam Harus Rampung Tepat Waktu

    Raperda Pinjol dan Judol, LWJ : Respons atas Kondisi Nyata di Masyarakat

    Raperda Pinjol dan Judol, LWJ : Respons atas Kondisi Nyata di Masyarakat