Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, bantuan pangan dari Pemerintah Kota Mataram menjadi angin segar bagi puluhan ribu warga. Bersama Bulog NTB, pemkot menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari–Maret 2026 kepada 46.983 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkat 51 persen dari tahun sebelumnya.
Penyaluran dilakukan di kantor lurah se-Kota Mataram untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan merata. Di Kelurahan Mandalika, ribuan warga terlihat memadati halaman kantor kelurahan sejak pagi. Mereka datang sesuai nomor antrean, berharap segera mendapatkan bantuan yang dinilai sangat membantu di tengah kondisi serba sulit.
Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin, menyebutkan jumlah penerima di wilayahnya kini mencapai 1.513 orang, naik signifikan dari sebelumnya 859 orang. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya warga yang membutuhkan dukungan akibat tekanan ekonomi.
“Penambahan ini hasil pembaruan data melalui DTSEN. Kita ingin bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan,” ujarnya, Rabu (1/4).
Setiap penerima mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 kilogram minyak goreng untuk dua bulan. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi warga berpenghasilan rendah dan lansia.
Bagi Siti Fatimah, warga Lingkungan Lendang Lekong, bantuan tersebut menjadi penopang di tengah harga bahan pokok yang terus naik. Ia berharap program ini terus berlanjut tanpa jeda.
“Sekarang harga kebutuhan naik, jadi bantuan ini sangat membantu. Mudah-mudahan bisa terus ada,” katanya.
Pemkot Mataram memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap untuk menghindari antrean panjang. Selain itu, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan oleh kelurahan bersama Dinas Sosial dan BPS guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, menegaskan kualitas bantuan telah melalui verifikasi dari Bulog dan layak konsumsi. Ia juga memastikan pengawasan dilakukan secara ketat agar distribusi berjalan transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” pungkasnya.
