Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Dinas Kesehatan Kota Mataram menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang tidak sesuai standar.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah tegas dan tepat untuk menjaga kualitas layanan serta melindungi kesehatan para penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses penangguhan operasional dapur MBG tersebut. Hal itu lantaran seluruh kewenangan berada di bawah BGN.
“Dalam proses penangguhan ini memang tidak ada keterlibatan kami karena jalur koordinasi resminya langsung di bawah BGN. Namun kami melihat, selain dampak terhadap distribusi makanan, aspek keamanan juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia menilai, langkah yang diambil BGN sudah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak dan keberlanjutan program. Karena itu, pihaknya memilih mendukung keputusan tersebut demi menjamin keamanan dibanding sekadar memastikan distribusi makanan tetap berjalan.
“Kalaupun harus disuspend, kami lebih memilih aspek keamanan. Kami yakin BGN sudah memikirkan dampak dan langkah ke depan,” tambahnya.
Terkait penangguhan belasan SPPG di Kota Mataram, Dinas Kesehatan mengaku tidak menerima surat resmi. Namun berdasarkan data yang ada, seluruh SPPG yang disuspend bermasalah pada sistem IPAL.
Ia menjelaskan, sejak awal Dinas Kesehatan memang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keberadaan atau kelayakan IPAL. Peran Dinas Kesehatan hanya sebatas menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang prosedurnya terpisah dari keberadaan IPAL.
“Untuk IPAL itu kewenangannya ada di Dinas Lingkungan Hidup, termasuk persetujuan teknisnya. Jadi bukan di kami,” jelasnya.
Meski demikian, Dinas Kesehatan tetap akan mengawal proses perbaikan secara pasif. Pihaknya siap memfasilitasi jika ada permintaan dari pengelola dapur MBG yang terdampak suspend, khususnya dalam pemenuhan persyaratan kesehatan agar bisa kembali beroperasi.
Sementara itu, penangguhan operasional SPPG berdampak langsung pada terhentinya distribusi MBG bagi penerima manfaat, seperti siswa sekolah serta kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sejumlah SPPG yang terdampak juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada penerima manfaat bahwa distribusi MBG untuk sementara dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan, sambil menunggu proses perbaikan infrastruktur dapur dan sistem IPAL selesai dilakukan.
