Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram bergerak cepat menyikapi tertangkapnya salah satu pegawai karena kasus narkotika. Seluruh pegawai di Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalops) langsung menjalani tes urine sebagai langkah deteksi dini sekaligus pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja.
Tes urine tersebut tidak menyasar seluruh pegawai Dishub, melainkan difokuskan pada anggota Bidang Dalops yang memiliki tugas operasional di lapangan. Dari total 74 pegawai di bidang tersebut, tercatat sebanyak 66 orang telah menjalani pemeriksaan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Kabid Dalops) Dishub Kota Mataram, Arif Rahman, menegaskan tes urine ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi anggota Dalops yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia menyatakan, jika nantinya ditemukan pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, pihaknya akan mengusulkan agar pegawai tersebut dirumahkan dan menjalani rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram.
“Jika dari hasil pemeriksaan ini ditemukan ada pegawai yang positif menggunakan narkoba, kami akan mengusulkan agar yang bersangkutan dirumahkan dan menjalani rehabilitasi,” tegasnya.
Namun dalam pelaksanaan tes urine tersebut, terdapat satu pegawai yang menolak hadir meski telah dipanggil. Pegawai berstatus PPPK paruh waktu itu bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi atas keputusannya. Sikap tersebut memunculkan kecurigaan dari pimpinan karena sebelumnya terpantau adanya perubahan perilaku dan kinerja dari yang bersangkutan.
“Kami mencurigai yang bersangkutan kemungkinan pengguna karena menolak keras untuk hadir. Bahkan ada informasi dari beberapa rekan kerjanya yang mengarah pada dugaan tersebut. Kami harapkan yang bersangkutan tetap bersedia menjalani tes di BNN Kota Mataram,” ujar Arif.
Ia menegaskan, apabila pegawai tersebut tetap menolak menjalani tes urine, pihaknya akan mengusulkan pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Menurutnya, langkah tegas perlu diambil sebagai bentuk antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang di lingkungan Dishub Kota Mataram. “Kami memilih sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai ada lagi petugas yang tersangkut kasus narkoba,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Mataram, Ahmad Subandriadi, menegaskan bahwa tes urine merupakan langkah penting untuk memutus rantai penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkala dan tidak hanya bersifat insidental setelah adanya kasus.
“Harapan kami tes urine ini tidak cukup dilakukan satu kali saja, tetapi perlu dilakukan secara berkala dan juga mendadak agar bisa menjadi upaya deteksi dini yang efektif. Terlebih sudah ada kasus pegawai yang ditangkap karena narkotika,” ujar Ahmad.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Mataram memberikan dukungan anggaran agar pelaksanaan tes urine dapat menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). “Mudah-mudahan ke depan ada dukungan dari pemerintah kota, seperti melalui hibah, sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan merata di semua OPD. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan Kota Mataram yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” pungkasnya.
