Sekda Mataram Tantang OPD Keluar dari Zona Nyaman, Optimalisasi PAD Tak Boleh Stagnan

Mataram(KabarBerita)– Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram kini memasuki babak baru. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, secara tegas menantang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu PAD untuk keluar dari zona nyaman dan tidak terpaku pada pola kerja lama.

Menurutnya, optimalisasi PAD tidak boleh stagnan pada capaian yang ada saat ini. Setiap OPD dituntut menghadirkan inovasi nyata yang terukur, efektif, dan efisien, sehingga seluruh potensi pendapatan dapat dimonitor dan terdata secara jelas.

“Gerak langkah cepat teman-teman OPD pengampu PAD harus terus dilakukan. Jangan melempem pada hasil yang sekarang, tapi harus keluar dari zona nyaman sehingga inovasi dalam menghimpun pendapatan terus meningkat,” tegasnya.

Ia menilai, selama ini masih terdapat kecenderungan sebagian OPD bekerja sebatas formalitas tanpa terobosan baru. Pola lama yang hanya mengandalkan titik-titik pendapatan yang sudah ada dinilai tidak lagi cukup untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah secara signifikan.

Sebagai contoh, pada sektor retribusi parkir, selama ini penagihan masih terfokus pada titik-titik parkir yang sudah berjalan. Ke depan, OPD diminta melakukan langkah yang lebih progresif, termasuk mengevaluasi potensi lokasi baru serta mulai memberlakukan tarif parkir sesuai peraturan daerah (perda) terbaru yang hingga kini belum sepenuhnya diterapkan.

Menurutnya, keluar dari zona nyaman memang berpotensi menimbulkan reaksi di tengah masyarakat. Namun, hal tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari upaya penataan yang lebih tertib, selama tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku.

“Zona nyaman itu biasanya ketika kita tidak bersentuhan dengan sesuatu yang bisa menimbulkan gejolak atau protes. Tapi kita ingin keluar dari zona tersebut, meskipun mungkin ada dampak politis maupun sosial ekonomi. Yang penting tetap di koridor aturan,” jelasnya.

Langkah Pemerintah Kota Mataram untuk mendorong optimalisasi PAD tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, menilai upaya peningkatan pendapatan daerah memang perlu dilakukan, namun harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

Ia mengingatkan, peningkatan PAD tidak seharusnya dilakukan melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi yang berpotensi membebani warga. Sebaliknya, pemerintah diminta fokus pada intensifikasi potensi yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Yang harus menjadi catatan, peningkatan pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat. Pemkot diharapkan mengoptimalkan potensi yang ada tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi,” ujarnya.

Misban menyoroti sektor retribusi parkir dan pasar yang selama ini kerap tidak mencapai target. Ia menilai masih terdapat potensi kebocoran maupun potensi yang belum tergarap secara maksimal di sektor tersebut.

“Jangan sampai terjadi kenaikan tarif maupun pajak. Yang penting bagaimana potensi pendapatan yang masuk ke kas daerah bisa dimaksimalkan,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    ‎Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meskipun kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan. Kebijakan tersebut hanya berlaku terbatas bagi sebagian…

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

    Mataram (KabarBerita) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram berencana menerapkan tarif baru retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda). Namun, penerapannya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan secara terbatas di sejumlah titik…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

    DPP PAN Ingatkan Kader Kerja Nyata dan Berdampak Untuk Rakyat

    Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

    Maskapai Transnusa Resmi Layani Penerbangan Lombok-Jakarta

    Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

    Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

    Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB