Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen penuh memperkuat posisi Inspektorat di setiap lini pemerintahan daerah.
Kepala Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya mengatakan, penguatan itu bertujuan agar pengawasan internal yang dijalankan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi lebih efektif dan efisien, serta optimal dalam menjalankan fungsinya yaitu mengawal seluruh anggaran pembangunan yang ada di wilayah NTB. Karena sudah menjadi tugas APIP untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait program yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tadi Pak Gubernur menitipkan kami selaku mitra utama Inspektorat, bagaimana mendorong kepala daerah untuk bisa memenuhi harapan agar APIP benar-benar efektif mengawal pengawasan keuangan pembangunan,” ujarnya usai bertemu Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, pada Senin (19/01/2026).
Adrian sapaanya menyebutkan langkah strategis itu dilakukan untuk memastikan setiap proyek fisik maupun pengadaan barang di daerah tidak terjerat masalah hukum. BPKP ingin fungsi pengawasan internal tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai benteng pertahanan utama dalam pengawasan setiap program pembangunan.
“Harapannya bukan adanya masalah, jadi kita diminta untuk melakukan secara pencegahan agar APIP menjadi mitra OPD jika ada pemahaman regulasi yang tidak sesuai di lapangan,”tambahnya.
Adrian juga menyatakan bahwa untuk saat ini Setiap dinas atau OPD, didorong untuk tidak ragu meminta pendampingan dari Inspektorat jika menemui kendala dalam pelaksanaan aturan. Melalui fungsi konsultasi, segala bentuk potensi kesalahan administratif, dan diharapkan bisa diperbaiki sejak dini sebelum berakibat fatal.
“APIP itu bagaimana memberikan solusi kalau ada permasalahan, sehingga masalah tersebut bisa kita cegah dari awal, bukan setelah terjadi baru kita turun,”jelasnya.
Adrian juga mengingatkan bahwa pengawasan harus menyentuh seluruh lapisan, mulai dari tata kelola dana desa, hingga operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena Hal ini sejalan dengan keinginan pimpinan daerah yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih mulai dari hulu ke hilir.
“Pak Gubernur juga menekankan agar manajemen risiko itu sudah mulai dibangun di seluruh proses kegiatan birokrasi, sehingga sebelum kejadian buruk terjadi kita itu sudah siap,”tutupnya seraya mengingatkan. (Wira/red).
