Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Ambisi besar membangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di seluruh wilayah Kota Mataram kini dihadapkan pada realitas lapangan. Dari 50 kelurahan yang ada, baru lima kelurahan yang dinyatakan siap untuk dibangun kantor KDMP. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam percepatan program ekonomi kerakyatan yang menjadi agenda nasional.
Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, bersama Sekretaris Daerah HL Alwan Basri dan jajaran OPD terkait turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang sudah siap, di antaranya Kelurahan Bintaro, Ampenan Utara, Abian Tubuh Baru, Babakan, dan Mandalika. Peninjauan ini sekaligus menjadi upaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Mohan menegaskan, persoalan utama bukan pada kemauan, melainkan pada kepastian status lahan. Pemerintah kota, kata dia, tidak ingin gegabah menggunakan lokasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Yang kita kejar bukan sekadar cepat, tapi juga aman. Lahan yang digunakan harus jelas sebagai aset daerah,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkot Mataram memilih strategi bertahap. Lokasi yang sudah dinyatakan siap akan langsung digunakan, sementara usulan pemanfaatan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB diarahkan untuk dikomunikasikan langsung dengan pihak provinsi. Langkah ini dinilai penting agar proses pembangunan tidak tersendat oleh persoalan administrasi.
Untuk mengejar ketertinggalan, para lurah diminta lebih aktif memetakan potensi lahan di wilayah masing-masing. Targetnya jelas: satu kelurahan, satu KDMP. Namun, realisasinya menuntut kerja ekstra, mengingat sebagian besar kelurahan masih terkendala ketersediaan lahan yang memenuhi syarat.
Program KDMP sendiri dirancang sebagai pusat denyut ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga layanan ekonomi dasar berbasis koperasi. Karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan program tersebut.
