admin web
“Pertanian ini dinas strategis. Tapi yang kami lihat, kinerjanya belum progresif, belum inovatif, bahkan komunikasinya kaku. Tidak bisa kerja, lelet seperti ini,” tegas Megawati.
Mataram (KabarBerita) – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Megawati Lestari, menyoroti kinerja Kepala Dinas Pertanian NTB yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program-program strategis sektor pertanian. Menurutnya, Dinas Pertanian merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang sangat strategis karena menyangkut langsung kehidupan petani dan ketahanan pangan daerah.
Namun hingga saat ini, ia menilai kinerja dinas tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan.
“Pertanian ini dinas strategis. Tapi yang kami lihat, kinerjanya belum progresif, belum inovatif, bahkan komunikasinya kaku. Tidak bisa kerja, lelet seperti ini,” tegas Megawati.
Ia menilai tidak ada alasan bagi Dinas Pertanian NTB untuk kekurangan anggaran. Sebab, selain dukungan APBD yang cukup besar, sektor pertanian juga mendapat dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Saya lihat DPA-nya cukup gemuk. Jadi tidak masuk akal kalau alasannya karena kekurangan anggaran,” ujarnya.
Megawati menegaskan dana DBHCHT seharusnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani, khususnya petani tembakau sebagai salah satu pihak penghasil dana tersebut.
“Petani tembakau sampai sekarang belum merasakan manfaat secara utuh. Misalnya jaminan kesehatan dan program kesejahteraan lainnya,” katanya.
Komisi II meminta Dinas Pertanian merincikan secara detail alokasi anggaran untuk DBH. Selama ini masih belum dibuka ke publik.
Ia juga meminta Dinas Pertanian segera merealisasikan program-program yang sejalan dengan visi-misi Gubernur NTB dan Asta Cita Presiden RI.
Selain itu, persoalan pupuk subsidi juga kembali menjadi sorotan. Politisi Golkar itu menyebut masalah distribusi pupuk subsidi bukan persoalan baru karena Kepala Dinas Pertanian saat ini sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala bidang dan dinilai sudah memahami akar persoalan di lapangan.
“Pupuk subsidi ini terus dikeluhkan petani. Banyak petani masih kesulitan akses dan input pupuk. Kalau memang jatah 2.000 ton, tapi yang diterima hanya 1.000 ton, lalu ke mana sisanya?” tanyanya.
Ia menilai lemahnya penyelesaian persoalan pupuk menunjukkan minimnya inovasi dan kecepatan kerja dinas terkait. Tak hanya itu, Megawati juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan yang dinilai terus terjadi tanpa pengendalian yang jelas.
“Lahan sawah banyak berubah jadi perumahan. Setiap tahun luas lahan produktif menyusut dan produksi pangan ikut menurun. Lalu apa tindakan Dinas Pertanian?” ujarnya.
Di sisi lain, modernisasi pertanian di NTB juga dinilai belum berjalan optimal. Ia menilai sistem irigasi cerdas dan mekanisasi pertanian masih minim, sementara sebagian besar lahan pertanian masih mengandalkan tadah hujan.
“Sistem irigasi belum merata. Banyak sawah masih tadah hujan sehingga hasil pertanian tidak maksimal,” katanya.
Megawati juga menyoroti lemahnya pendampingan terhadap petani yang berdampak pada lambannya regenerasi petani muda.
“Mestinya ada pendampingan serius dan konsisten kepada petani. Kalau tidak, regenerasi petani akan macet,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi II DPRD NTB akan terus mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian dalam enam bulan ke depan, sejalan dengan arahan Gubernur NTB terkait evaluasi kinerja OPD.
“Kalau tetap seperti ini, tentu perlu menjadi atensi untuk dievaluasi oleh pak gubernur. Pertanian ini sektor riil, jadi yang memimpin harus benar-benar progresif, aktif, cepat mengambil tindakan dan memahami persoalan lapangan,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kinerja pimpinan OPD, lanjut Megawati, merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik. Menurutnya, sektor pertanian membutuhkan figur yang visioner, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi petani.
“Karena itu, evaluasi terhadap kepemimpinan Dinas Pertanian menjadi penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan berdampak,” katanya.
Megawati menambahkan, petani tembakau maupun petani secara umum membutuhkan keadilan dan keberpihakan nyata dari pemerintah daerah.
Pertanian NTB, kata dia, membutuhkan lompatan inovasi, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Jika kepemimpinan tidak progresif dan minim terobosan, maka evaluasi adalah langkah yang layak dipertimbangkan.
“Pertanian bukan sekadar urusan administratif, melainkan sektor riil yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian harus dipimpin oleh figur yang mampu bergerak cepat, inovatif, dan hadir bersama rakyat. Jika yang terlihat justru stagnasi dan minim terobosan, maka sudah sewajarnya masuk dalam bursa evaluasi,” pungkasnya. (Red)
