Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu nelayan skala kecil.
Salah satunya melalui kegiatan yang digelar di Hotel Aston Inn Mataram pada Selasa (30/6/2026) kamarin, yang berfokus pada percepatan pengurusan izin kapal dan validasi data nelayan agar mereka bisa mengakses kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Syahril Abd. Raup, mengapresiasi sinergi yang terbangun antara non-governmental organization (NGO) dan pemerintah daerah. Menurutnya, kerja sama antara Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dan DKP NTB kali ini menerapkan sistem jemput bola yang sangat meringankan beban para nelayan.
“Ada yang bagus nih, jadi sistemnya jemput bola dan didatangi langsung, Semua pihak terkait dengan dokumen itu dihadirkan langsung ke nelayan, termasuk teman-teman dari Perhubungan Laut yang menerbitkan pas kecil, dan juga dari DKP,” ujar Syahril usai kegiatan.
Lebih lanjut ia menekankan pentingnya kepemilikan dokumen kapal bagi nelayan kecil, terutama menyangkut hak mereka mendapatkan subsidi energi.
“Banyak nelayan yang belum memiliki dokumen kapal dan perizinan. Kita khawatirkan hal ini membuat mereka kehilangan akses terhadap kuota BBM,” terang Syahril.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan NGO untuk bergerak bersama memfasilitasi nelayan. Mengenai mekanisme akses BBM, ia menjelaskan alur birokrasi yang harus dilalui oleh nelayan.
“Kalau dengan Pertamina, sebenarnya nelayan harus meminta surat rekomendasi dari DKP terlebih dahulu, Namun syaratnya nelayan harus punya daftar kapal yang terregistrasi, Untuk detail teknisnya kita akan terus coba koordinasikan dan kolaborasikan,” ujarnya.
Selain itu Syahril juga memuji langkah DKP NTB dan jajaran NGO yang proaktif turun ke lapangan guna memudahkan para nelayan skala kecil yang belum terdaftar dan dipermudahkan proses registrasinya supaya bisa dimudahkan dalam mengakses BBM bersubsidi.
“Saya pikir ini program yang sangat bagus dari dinas perikanan yang berkolaborasi dengan NGO. Teman-teman ini memfasilitasi nelayan agar mereka benar-benar mendapatkan hak akses subsidi tersebut,” imbuhnya
Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan MDPI, Yasmine Simbolon menjelaskan bahwa langkah ini sangat krusial, apabila kapal nelayan terdaftar dan mengantongi izin resmi, proses pengumpulan data dari lapangan dapat langsung masuk secara valid ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Meskipun validasi data berkala sudah berjalan bertahun-tahun di NTB, tantangan utamanya terletak pada luasnya cakupan wilayah. Mengingat keterbatasan jangkauan MDPI yang tidak bisa hadir di seluruh pelosok NTB, ia mendorong keterlibatan generasi muda di tiap kampung nelayan untuk peduli dan membantu proses ini. Ia juga menegaskan bahwa pola sukses yang telah diterapkan MDPI di 8 provinsi lain sangat bisa ditiru.
“Bagi yang ingin menanyakan lebih lanjut cara dan registrasinya, silakan hubungi atau datang ke kantor MDPI. Kami siap membantu mengarahkan langkah demi langkahnya (step-by-step). Jika di lapangan ada nelayan yang belum tahu, bisa juga berkoordinasi dengan kantor DKP terdekat,” pungkasnya. (Wira/red).
