
MATARAM (KabarBerita)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) memastikan stok ikan untuk Januari 2026 aman. Terlebih kondisi tengah bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem yang melanda sebagai besar wilayah Bumi Gora.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi NTB Muslim, menjamin ketersediaan stok ikan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah NTB saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja dan bisa terpenuhi hingga akhir Januari 2026.
Ia menyebutkan, tercatat hingga Januari 2026, stok ikan yang tersedia di NTB mencapai ratusan ton hasil serapan produksi akhir tahun sebelumnya. Data DKP menunjukkan cadangan ikan per 31 Desember 2025 yang digunakan untuk kebutuhan bulan ini berjumlah sekitar 335 ton. “Kalau kita kaitkan dengan kebutuhan saat ini, insyaallah masih terasa cukup,” ujarnya pada Selasa (27/01/2026) di kantornya.
Muslim juga mengungkapkan strategi utama pemerintah adalah memaksimalkan penyimpanan komoditas di gudang beku atau cold storage saat produksi sedang melimpah merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB pada saat cuaca kurang bersahabat.
“Itulah yang membuat kita bisa menyimpan cadangan pangan, khususnya komoditas ikan, pada saat lagi blooming produksi,” terangnya.
Siapkan Akses Permodalan Lewat Bank NTB Syai’ah
Ia juga menjelaskan bahwa ada langkah alternatif yang disiapkan Selain mengandalkan ikan laut, yaitu Pemprov NTB juga mengintensifkan sektor budidaya air tawar sebagai penyangga stok pangan lokal. Dengan Fokus pengembangan diarahkan pada komoditas patin dan lele untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprediksi naik tiga kali lipat. Dengan modal para pembudidaya ikan air tawar bisa diajukan langsung ke Bank NTB Syari’ah.
“Jika sekiranya para kelompok masyarakat kita butuh modal, mereka bisa pinjam ke Bank NTB, nanti pemerintah provinsi akan membantu subsidi bunganya,” jelasnya.
Muslim juga menyinggung langkah Pemprov NTB guna menyiapkan strategi mitigasi permanen guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrem berupa angin kencang yang rutin melanda wilayah pesisir Tiap tahunnya. Strategi ini diambil guna memastikan stabilitas pasokan pangan masyarakat berupa kebutuhan ikan air laut, di tengah keterbatasan aktivitas nelayan akibat gelombang tinggi.
Muslim menambahkan pentingnya pola penanganan jangka panjang agar kerusakan infrastruktur pesisir tidak terus berulang.
“Saya sepakat dengan rencana Pak Gubernur bahwa perlu ada pola mitigasi yang lebih permanen. Apa aspek jangka pendeknya, jangka menengahnya, dan jangka panjangnya,” ujarnya.
Lebih jauh Muslim mengatakan Kondisi pesisir saat ini cukup memprihatinkan, terutama di wilayah Pondok Perasi dan Kampung Bugis yang mengalami kerusakan jalan akibat terjangan ombak.
Ia juga menjelaskan pihaknya telah menuntaskan perizinan tata ruang laut hingga dokumen Amdal untuk pembangunan pemecah gelombang (breakwater).
“Tinggal bangun saja, izin sudah lengkap sebenarnya. Itu oleh BWS (Balai Wilayah Sungai) kan,”pungkasnya. (Wira/red).






