Dislutkan NTB : Pengembangan Desa Berdaya Untuk Support Bidang Kemaritiman

Mataram, (KabarBerita) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan rapat kegiatan terkait Perencanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Ranja) Tahun 2026 serta Rencana Intervensi Program Desa Berdaya sektor kelautan dan perikanan, jumat (19/9).

Kepala Dislutkan Muslim dalam rapat tersebut menyampaikan berbagai usulan, saran, dan masukan strategis, guna memperkuat arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTB.
Dalam arahannya, Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan yang terarah dan terukur.

“Atensi dari pembangunan kita adalah bagaimana kita punya roadmap yang jelas. Pemerintah tegas memberi ruang dan dorongan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Muslim juga menekankan pentingnya pemetaan yang nyata terkait program Desa Berdaya agar mampu menjadi pondasi dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur NTB, khususnya misi ketiga tahun 2025–2030, yaitu menghadirkan hilirisasi kemaritiman.

Desa Berdaya sendiri merupakan penguatan fondasi pembangunan desa dengan prinsip Transformatif, Inovasi, Graduasi, Kolaborasi, dan Orkestrasi sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan dan mengoptimalkan potensi desa.

Adapun Tujuan dari perencanaan ini adalah meningkatkan nilai PDRB sektor kelautan dan perikanan serta kualitas ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan itu, Program Unggulan 2 (PU2) Desa Berdaya memiliki tujuan besar yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di tingkat desa di Provinsi. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai ialah meningkatnya produksi perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat perikanan di Nusa Tenggara Barat.

Rapat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, serta pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DKP NTB. (red)

Related Posts

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

“Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan. Ia adalah cerminan arah kebijakan, keberanian menetapkan prioritas, sekaligus ukuran kesungguhan pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.”   Ada hal yang menarik…

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Mataram (KabarBerita) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan agenda penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak