Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Penghentian distribusi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jadwal libur peserta didik.
Koordinator Wilayah (Korwil) Regional BGN NTB Eko Prasetyo, menjelaskan bahwa selama periode tersebut seluruh aktivitas distribusi MBG dihentikan, namun sejumlah petugas masuk dan tetap menjalankan tugas seperti mengevaluasi dan perbaikan program tersebut.
“Ini libur dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Semua diberhentikan operasionalnya, distribusi berhenti karena mengikuti waktu libur sekolah,” ujar Eko usai rapat dengan Gubernur NTB belum lama ini.
Lebih lanjut Eko mengatakan Meski distribusi dihentikan sementara, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan tetap diminta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.
Menurutnya, masa jeda operasional tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan MBG, terutama terkait tata kelola di SPPG.
“Evaluasi yang paling krusial adalah tata kelola di SPPG. Mereka harus melakukan identifikasi, memperbaiki infrastruktur untuk meminimalisir kontaminasi, termasuk perbaikan sistem pembelanjaan dan hal-hal lainnya yang perlu dibenahi,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa petugas SPPG yang masuk kategori non-ASN P3K yang tidak menjalankan layanan selama masa libur tidak akan menerima insentif, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sekarang berlaku prinsip no service, no pay,” ucapnya.
Lebih lanjut Eko menambahkan para pekerja yang berstatus ASN PPPK tetap bekerja selama masa evaluasi sehingga hak kepegawaiannya tetap diberikan. Secara nasional terdapat ribuan petugas yang tetap bertugas selama masa jeda operasional, termasuk di NTB.
Ia menyebutkan, di NTB terdapat sekitar 914 personel yang terdiri dari Kepala SPPG dan tenaga terkait yang masih menjalankan tugas pembenahan. Selain itu, terdapat sekitar 40 orang pengawas gizi dan pengawas keuangan yang tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi.
Terkait efisiensi anggaran selama penghentian operasional sementara tersebut, Eko mengakui terdapat potensi penghematan biaya operasional. Dengan sekitar 808 SPPG yang telah beroperasi di NTB, penghematan dapat dihitung berdasarkan biaya operasional yang biasanya dikeluarkan selama periode layanan berlangsung.
“Intinya SPPG yang sudah operasional ada 808. Tinggal dihitung saja berdasarkan biaya operasional yang biasanya berjalan,” pungkasnya.
BGN berharap masa evaluasi selama libur sekolah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan MBG sehingga pelaksanaannya setelah libur sekolah dapat berjalan lebih baik, aman, dan sesuai standar. (Wira/red).
