DPRD Kaget Desain Kantor Wali Kota Mataram Berubah: Kubah Hilang, ‘Selera Pimpinan’ Jadi Alasan

Mataram (KabarBerita)– Komisi III DPRD Kota Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram, Selasa (23/9). Dalam kunjungan itu, sejumlah anggota dewan terkejut mendapati perubahan desain bangunan yang berbeda dari rancangan awal yang pernah mereka ketahui.

‎“Desain kantor Wali Kota berubah, dulu ada kubah tapi kok sekarang gambarnya berubah. Kapan dia berubah? Apa dasar perubahannya kok tidak pernah dikomunikasikan kepada kami?” ungkap anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron, penuh tanda tanya.

‎Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, juga mengkritisi proses perubahan desain yang disebutnya tak pernah dipaparkan kembali kepada DPRD. “Yang kami sesalkan tidak ada ekspose terkait perubahan desain bangunan kantor wali kota. Waktu ekspose pertama kali desain yang disajikan berbeda dengan desain saat ini. Katanya itu karena ‘selera’. Tapi kenapa tidak diekspose ke kami di dewan kalau ada perubahan?” ujarnya.

‎Rachman khawatir perubahan desain di tengah perjalanan proyek ini menimbulkan masalah baru, terutama terkait transparansi pengambilan keputusan dan akuntabilitas anggaran. Meski begitu, politisi Gerindra ini mengakui progres pembangunan secara umum sesuai dengan alokasi anggaran.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Lale Widiahning, menyebut secara umum konstruksi bangunan tidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada tata letak gedung yang semula direncanakan menghadap Monumen Mataram Metro, kini bergeser menghadap ke Jalan Gajah Mada.

‎Menurutnya, penyesuaian ini terjadi karena adanya pembangunan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang lebih dulu berdiri, sehingga posisi bangunan Kantor Wali Kota harus diubah. “Adanya pembangunan kantor perpustakaan yang terlebih dahulu dibangun membuat tata letak bangunan tidak memungkinkan menghadap Monumen Mataram Metro, sehingga pada 2024 lalu kami pun terpaksa melakukan perubahan desain,” jelasnya.

‎Tak hanya arah bangunan, desain visual pun ikut berubah. Kubah di lantai lima yang sebelumnya menjadi ciri khas diganti dengan model yang disebut lebih modern. Lale mengakui perubahan tersebut turut menyesuaikan preferensi Wali Kota Mataram. “Pak wali rupanya tidak begitu selera dengan desain awal bangunan yang ada kubahnya. Sehingga saat dilakukan perubahan, Wali Kota Mataram bersama wakil wali kota dan Pak Sekda lebih tertarik dengan desain baru yang mereka ajukan,” tambahnya.

‎Proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram ini ditargetkan rampung pada akhir Desember tahun ini. Lale optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal karena progresnya telah mencapai 57 persen.

‎Perubahan desain tanpa sosialisasi yang memadai ini membuka pertanyaan publik: sejauh mana aspirasi dan fungsi pengawasan DPRD dihargai dalam proyek besar yang menggunakan uang rakyat?

  • Related Posts

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    ‎Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meskipun kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mulai diterapkan. Kebijakan tersebut hanya berlaku terbatas bagi sebagian…

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

    Mataram (KabarBerita) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram berencana menerapkan tarif baru retribusi parkir sesuai Peraturan Daerah (Perda). Namun, penerapannya tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan secara terbatas di sejumlah titik…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

    Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

    Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

    Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

    Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi