KabarBerita
MATARAM (KabarBerita) – Anggota Komisi II DPRD NTB, Hulaimi menyoroti anjloknya harga jagung di petani. Ia menyesalkan pemerintah hingga saat ini belum mengambil kebijakan kongkrit yang bisa menguntungkan petani.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini persoalan harga jagung bukan hanya menjadi persoalan daerah, namun juga menjadi penyakit nasional.
“Anjloknya harga jagung ini masalah nasional bukan masalah daerah saja,” kata Hulaimi, Jum’at 18 April 2025.
Sehingga kata pria yang sudah malang melintang di dunia usaha pertanian ini, harus ada kebijakan nasional untuk mengurai persoalan anjloknya harga jagung yang kerap terjadi saat musim panen.
“Jadi walaupun harganya naik di Lombok, kemudian pemerintah provinsi mau sewa gudang milik swasta untuk menampung jagung itu, tetapi kalau pabrik tidak menerima dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), ya tetap nggak bisa naik juga. Percuma jadinya, ini Penyakit nasional,” kata Anggota DPRD NTB dapil NTB III Lombok Timur ini.
Dikatakannya, masalah harga jagung ini adalah masalah hukum pasar. Dimana hukum pasar yang mendominasi itu adalah swasta termasuk juga pengelola produk jagung seperti pabrikan maupun ternakan. Sehingga sarannya jika pemerintah mau menyelesaikan masalah jagung itu, maka pemerintah harus mendominasi pasar.
“Caranya ya pemerintah harus sedot semua daerah yang memiliki produksi jagung lalu kemudian pemasarannya tinggal diikat swasta ini. Misalnya pabrik harus terima atau beli dari bulog. Kalau tidak, ya ada konsekwensinya. Jadi itu satu-satunya cara yang bisa jadi solusi saat ini,” sarannya.
Dalam kebijakan ini, lanjut Hulaimi pemerintah juga tidak bisa hanya akan mengandalkan ekspor untuk menjual hasil pembelian jagung petani itu. Karena ekspor juga belum tentu bisa jalan terus, malah sebaliknya pemerintah selama ini justru lebih dominan impor. Ditambah produksi jagung di luar negeri juga sangat tinggi.
“Kalau saya pribadi selaku pelaku usaha juga, maka saya akan sedot atau beli barang petani dan mendominasi swasta lalu kemudian pemasarannya mengikat para pengusaha pabrikan yang bahan bakunya membutuhkan jagung untuk belanja di bulog,” terangnya.
“Jadi kita tekan juga bulog untuk membeli. Regulasinya itu pemerintah beli terus ikat pengkonsumsi jagung ini, baik pabrikan atau perusahaan yang produksi pakan dari bahan jangung untuk beli ke bulog,” tambahnya.
Selanjutnya kata Hulaimi, ketika harga jagung mahal di dalam daerah, maka pemerintah jangan impor tapi biarkan petani menikmati hasilnya.
Begitu juga dengan harga pembelian jagung saat ini, menurutnya pemerintah tidak bisa menyalahkan pengusaha yang membeli dibawah HPP. Karena pabrik sekarang beli hanya Rp.5.200 dan itu posisi pabriknya di Jawa baik Surabaya maupun Jawa Tengah.
“Jadi pengusaha maksimal beli di gudang itu Rp.4.000, kira-kira begitulah. Berarti di petani harusnya di bawah 4 ribu maksimal, karena ada biaya operasional. Mereka mau beli harga Rp. 5.500 seperti mau pemerintah terus mereka mau jual kemana,” tandasnya.
Selain memberikan saran untuk mendominasi pasar, Hulaimi juga meragukan rencana gubernur NTB Lalu Muhamamd Iqbal yang mau menyewa gudang swasta untuk menampung jagung dengan menggandeng investor. Ia mengatakan gubernur NTB Lalu Iqbal harus belajar perihal pasar jagung. Dimana jagung untuk kebutuhan ternak kadar airnya bisa 18 hingga 20. Tetapi kalau pabrikan maksimal kadar airnya 16. Sehingga jika gubernur mau stok di gudang yang disewa, maka harus kering. Kadarnya harus 14 sampai 15 agar bisa masuk gudang.
“Diatas itu kan nggak bisa, artinya kalau pemerintah beli kadar air 18 sampai 20 kan merepotkan lagi untuk jemur lagi,” terangnya.
Begitu juga dengan ketersediaan dan kapasitas gudang saat ini. Ia melihat ketersediaan dan kapasitas gudang yang mau disewa juga sangat terbatas. Meski ada namun kebanyakan ditempati oleh pengusaha-pengusaha yang ada. Jadi jumlahnya tidak signifikan.
“Keliatannya pemerintah mau bergerak turun tangan memperbaiki harga ini, tetapi belum punya kapasitas. Bagaimana itu kalau sekadar ngomong mau beli tapi nggak punya tempat,” tambah Hulami ragu.
Gambaran itu kata Hulaimi minimal bisa dijadikan sebagai gambaran awal, tetapi kalau untuk jangka panjangnya harus diterapkan seperti diawal yakni membeli jagung petani kemudian mengikat pengusaha untuk beli di bulog.
“Kalau tidak seperti itu saya selaku pelaku usaha tidak yakin ada jaminan bagi kesejahteraan petani,” tandasnya.
