Anggota DPRD NTB Hulaimi Usulkan Eksportir Bawang Ke Gubernur

MATARAM (KabarBerita) – Kualitas dan hasil produksi bawang merah NTB tak diragukan. Bahkan mutu ekspor bawang NTB diklaim mutu ekspor kelas satu se-Indonesia, mengalahkan daerah lain seperti Jawa Timur, Probolinggo, Jawa Tengah maupun Brebes. Namun sayang kualitas dan hasil produksi yang melimpah itu tidak dibarengi dengan adanya eksportir dari NTB.

Keresahan itu, disampaikan anggota DPRD NTB yang juga pengusaha bawang asal Kabupaten Lombok Timur, Hulaemi. Bawang NTB saat ini pungkasnya hanya menyuplay daerah Brebes dan Surabaya yang melakukan ekspor ke luar negeri.

“Sedang saya usulkan ke pak gubrnur terkait dengan perhatian kita terhadap petani bawang di NTB karena kita produksi besar, mutu ekspor kelas satu se-ndonesia mengalahkan daerah lain,” kata Hulaimi kepada KabarBerita, Jum’at 18 April 2025.

Kedepan kata politisi Partai Amanat Nasional ini, perlu kebijakan gubernur NTB yang bisa memfasilitasi putra daerah sebagai eksportir bawang merah di NTB.

“Jadi mutu barang kita kualitas ekspor, hanya tidak ada eksportir dari NTB jadi murni kita suplay ke Brebes dan Surabaya. Mudah-mudahan kedepan ada kebijakan pak gubernur untuk memfasilitasi satu putra daerah sebagai eksportir bawang merah di NTB,” harapnya.

Keuntungan dari adanya eksportir putra daerah tambah anggota Komisi II DPRD NTB ini karena ekspor juga ada kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, khususnya kebutuhan nasional terhadap bawang merah. Jadi pemerintah bisa mengontrol keluar masuknya bawang merah, untuk memastikan ketersediaan stok aman.

“Selain itu, pemerintah daerah juga bisa mendapatkan retribusi dari kapasitas ekspor dan membuka lapangan pekerjaan sekaligus membantu petani dan konsumen,” ungkapnya.

Masalah lain dari komoditas bawang merah yakni harga yang sering tidak stabil. Kondisi ini kata Hulaemi kerap terjadi terutama saat musim panen raya karena over kapasitas. Situasi ini dimanfaatkan oleh spekulan dari pihak swasta distok untuk dijual pada musim penghujan ketika daerah sedikit yang produksi.

Akibatnya kata Hulaemi harga bawang seringkali tak terkendali karena suplay dan demand tidak sesuai. Maka kehadiran pemerintah dalam kondisi ini diharapkan ikut andil membeli hasil panen petani terutama saat terjadinya panen raya untuk ditampung dan dijual pada saat musim hujan.

“Itu bisa untuk menstabilkan harga bawang dan tidak ada lagi cerita bawang langka dan mahal terutama bulan ramadhan,” jelasnya.

Related Posts

Akselerasi Revitalisasi BUMD, Pemprov NTB Targetkan Konversi BPR Syariah dan Pembentukan Holding ‘NTB Kapital’

MATARAM (KabarBerita)– Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan kinerja daerah.…

Kinerja Keuangan Terjaga, Jamkrindo Perluas Dukungan bagi UMKM dan Koperasi

JAKARTA (KabarBerita)– PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG) mencatatkan kinerja keuangan yang tetap resilien sepanjang tahun 2025, didukung oleh strategi bisnis yang adaptif dan pengelolaan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen