Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram melalui Wakil Wali Kota, TGH Mujiburrahman, menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang digelar Sabtu (23/8/2025).
Dalam paparannya, Mujiburrahman menegaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2025 disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, guna membiayai kebutuhan yang mendesak sesuai ketentuan perundangan. Ia juga mengapresiasi masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilai konstruktif untuk perencanaan program daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
“Komitmen kita adalah memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Semoga kerja sama baik ini terus kita tingkatkan,” kata Mujiburrahman.
Jawaban Per Fraksi
Beberapa poin penting jawaban eksekutif terhadap pandangan fraksi antara lain:
Fraksi PKS: Pemkot melalui Dinas Perdagangan menyiapkan bantuan gerobak bagi PKL serta pengadaan roda tiga untuk mendukung kebersihan di tingkat kecamatan.
Fraksi Gerindra: Pemkot menegaskan komitmen mendukung UMKM melalui pelatihan dan bantuan peralatan, serta merencanakan pengelolaan sampah dengan teknologi incinerator dan pembangunan TPST baru pada 2026.
Fraksi PDI-P: Pendapatan daerah naik Rp10,5 miliar lebih, terutama dari BPHTB, meski sektor pajak hotel menurun. Target retribusi parkir Rp18 miliar belum tercapai karena masih tahap sosialisasi tarif baru.
Fraksi PPP: Pemkot menjelaskan soal status guru honorer, kesejahteraan atlet, hingga pemenuhan alokasi belanja infrastruktur publik minimal 40% yang sudah terpenuhi.
Fraksi Demokrat: Pergeseran anggaran antarunit akan disampaikan melalui dokumen terpisah, sementara strategi PAD ditempuh lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
Fraksi NasDem: Program yang dinilai belum berdampak langsung pada ekonomi masyarakat akan diarahkan sejalan dengan penguatan UMKM dan pengelolaan sampah.
Fraksi Amanah Nurani Bangsa: Pemkot menekankan peningkatan pelayanan publik, penataan PKL, penertiban pengemis, serta penerapan sistem pembayaran retribusi pasar dan parkir menggunakan Q-RIS dan e-money.
Mujiburrahman menegaskan, seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2025.
“Harapan, saran, dan masukan dewan tentu sangat berarti bagi kami. Hal-hal teknis akan kami dalami bersama OPD terkait,” ujarnya menutup penyampaian jawaban eksekutif.
