Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) — Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Nusa Tenggara Barat menggelar kursus juri dan pembuat jalur (route setter) sertifikasi lisensi C2 untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) panjat tebing di wilayah setempat.
Ketua Umum FPTI NTB, Nadirah Al Habsyi mengatakan program ini menjadi sertifikasi tenaga ahli profesional pertama di NTB sejak 2010.
“Ini adalah fondasi dasar untuk menerus ke jenjang berkelanjutan untuk mendapatkan sertifikat lisensi C1,” ujarnya di Mataram, Selasa.
Ia merasa bersyukur bisa mengadakan kursus di tengah efisiensi anggaran di semua sektor. Meski demikian, kegiatan berjalan lancar didorong semangat yang kuat dan motivasi para peserta untuk mengikuti kursus juri dan buka jalur dengan lisensi C2.
Ia mendorong agar peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti kursus. Apalagi instruktur didatangkan langsung dari Pengurus Pusat FPTI, yakni Wakil Ketua Bidang Kompetisi, juga instruktur dari Jawa Timur dan Bali.
“Peserta kelak akan menjadi tenaga juri yang profesional dan dapat diandalkan di NTB, maupun skala nasional,” kata anggota DPRD NTB ini.
Nadirah berjanji akan memberikan kejutan berupa bonus uang tunai bagi peserta terbaik, sesuai dengan kriteria yang diatur oleh instruktur dan panitia.
Sementara Ketua Panitia Kursus Juri dan Route Setter Sertifikasi Lisensi C2 FPTI NTB, Tubsatun Azizulhaq, mengatakan pelatihan tersebut menjadi tahapan awal peserta memperoleh lisensi profesional.
“Terakhir sertifikasi tenaga ahli profesional bidang panjat tebing di NTB berlangsung 2010. Karena itu kami menggelar pelatihan ini sebagai langkah awal mencetak tenaga profesional baru,” ujarnya.
Ia mengatakan, lisensi C2 sudah masuk kategori profesional. Namun peserta belum langsung menerima sertifikat setelah menyelesaikan pelatihan selama empat hari. Peserta harus mengikuti pre-test, post-test, ujian praktik, kemudian menjalani tiga kali magang pada kompetisi tingkat provinsi.
Setelah peserta menyelesaikan seluruh tahapan, FPTI Pusat menerbitkan sertifikat profesional.
“Peserta mendapat waktu satu tahun untuk menyelesaikan tiga kali magang. Setelah itu pusat menerbitkan sertifikatnya,” kata Tubsatun.
Tubsatun mengakui, minimnya agenda kompetisi daerah selama ini menjadi kendala peserta memenuhi syarat magang. Sebagian peserta bahkan harus mengikuti magang di Bali maupun Jawa karena NTB memiliki sedikit kejuaraan.
Melihat kondisi itu, pihaknya memanfaatkan Porprov sebagai wadah magang pertama. Pelatihan berlangsung pada 12 hingga 15 Juli. Setelah panitia menutup pelatihan, seluruh peserta langsung bergabung dalam kepanitiaan teknis cabang olahraga panjat tebing Porprov mulai 16 Juli.
Menurutnya, program tersebut melibatkan 22 peserta dari sembilan kabupaten di NTB. Seluruh peserta merupakan delegasi resmi pengurus cabang FPTI di daerah masing-masing.
FPTI NTB juga menggratiskan seluruh biaya pelatihan. Pengurus bergotong royong menanggung seluruh kebutuhan peserta, termasuk menghadirkan dua instruktur dari Pengurus Pusat FPTI di Surabaya.
“Semua peserta kami gratiskan. Pengurus mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan, termasuk instruktur dari pusat,” terangnya.
Dari total peserta, sebanyak 13 orang memilih jalur juri, sedangkan sembilan orang mengikuti jalur route setter. Peserta jalur route setter menjalani magang sebagai asisten pembuat jalur sebelum memenuhi syarat menjadi route setter profesional.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut tidak berfokus pada persiapan teknis Porprov, tetapi meningkatkan kapasitas SDM panjat tebing di NTB. Mengingat NTB baru memiliki tiga tenaga ahli profesional yang tercatat dalam basis data nasional FPTI. Kondisi itu mendorong FPTI NTB memperbanyak juri dan route setter profesional.
“Saat ini yang terdaftar di NTB hanya tiga orang. Karena itu kami ingin memperbanyak tenaga profesional yang masuk database pusat,” katanya.
Antusiasme peserta cukup tinggi. Panitia menerima 22 pendaftar hanya dalam waktu empat hari, meski persiapan pelaksanaan berlangsung singkat. Bahkan, FPTI NTB berencana kembali menggelar pelatihan serupa agar lebih banyak pelaku panjat tebing, termasuk para senior yang telah berkecimpung selama 30 hingga 40 tahun, memperoleh pengakuan profesional secara nasional.
“Kami berharap pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait mendukung program pengembangan SDM ini. Karena sertifikasi menjadi bagian penting dalam jenjang karier juri dan route setter panjat tebing di Indonesia,” katanya. (Red)
