Hardiknas, Ratusan Mahasiswa  Gelar Unjuk Rasa di depan kantor DPRD NTB

Mataram (KabarBerita) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)  diwarnai aksi unjuk rasa ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa Indonesia di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi NTB, Jum’at (02/5).

Dalam aksi ini, massa menolak komersialisme pendidikan yang dinilai sangat merugikan para orang tua, terutama orang tua yang hanya buruh tani dan bangunan.

Kooordinator aksi Lalu Nazir Huda dalam orasinya menyampaikan keprihatinannya terhadap dunia pendidikan saat ini, dimana sekolah lebih menekankan kemampuan kognitif seharusnya siswa diajarkan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan.

“Berdasarkan data 70% sekolah menekankan sistem menghapal (kognitif) seharusnya menekankan cara berfikir kritis” pungkasnya.

Aksi unjuk rasa kali sempat diwarnai aksi saling dorong dengan aparat. Massa aksi memaksa ingin masuk ke gedung DPRD Provinsi NTB. Namun beruntung situasi memanas ini diredam ketika perwakilan DPRD NTB yakni dari Komisi V keluar dan berdialog dengan massa aksi.

Adapun tuntutan yang disampaikan oleh masa Aksi ini adalah :

1. Sitem pendidikan nasional yang gratis,ilmiah,demokratis dan berbasis kerakyatan khusus daerah 3T untuk kelas buruh tani dan rakyat.

2. Dampak efisiensi APBN dan cabut PMBG (program makan bergizi gratis).

3. segera sahkan UU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga).

4. Tolak dan hentikan pembahasan RUU      Sisdiknas yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna.

5. Jalankan program jangka panjang Reformasi Agraria

6. Penanganan pelecehan dan kekerasan seksual dilingkup perguruan tinggi

7. Hentikan perampasan tanah oleh PT.ITDC di kuta Mandalika dan Mafia tanah di pondok prasi

8. Cabut UU cipta kerja Omnibus law yang merugikan buruh

9. Menegaskan UU pasal 7 ayat 2,UU no 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengenai permohonan dispensasi kawin agar tidak salah digunakan,khususnya untuk melegitimasi pernikahan  antara korban kekerasan seksual dengan pelaku dan ketimpangan hukum adat.

10. Menuntut transparansi dalam mengelola sektor pendidikan agama dan perubahan kurikulum yang melanggengkan sistem feodal.

Setelah menyampaikan sepuluh tuntutannnya, massa aksi lalu membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat pihak aparat kepolisian.