Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyampaikan jawaban atas pemandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Rabu (1/7). Dalam kesempatan itu, Mohan menjawab satu per satu masukan, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi.
Secara umum, Mohan menjelaskan evaluasi terhadap OPD dilakukan melalui monitoring dan evaluasi bulanan, rapat evaluasi triwulanan, serta penyampaian laporan yang wajib ditindaklanjuti. Pemerintah juga menjelaskan SiLPA 2025 yang mencapai lebih dari Rp249 miliar dipengaruhi pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, dan tidak terealisasinya sebagian belanja gaji serta TPP PPPK secara penuh. Selain itu, BKD menjadi OPD dengan serapan anggaran terendah karena masih adanya sisa Belanja Tidak Terduga (BTT), belanja transfer, dan sejumlah belanja yang bersifat given.
Jawaban untuk Fraksi Golkar
Pemerintah Kota Mataram menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi Golkar terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Seluruh masukan dari fraksi tersebut disebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.
Jawaban untuk Fraksi PKS
Menanggapi Fraksi PKS, Wali Kota mengungkapkan roadmap pengelolaan sampah telah disusun dengan target jangka pendek, menengah, hingga panjang, termasuk penguatan bank sampah, ekonomi sirkular, dan pelibatan masyarakat. Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) juga telah dilakukan melalui penguatan validasi data, peningkatan kapasitas aplikasi, layanan pengaduan, hingga pendampingan operator sekolah.
Selain itu, Mohan memaparkan berbagai langkah pemberdayaan UMKM seperti bantuan peralatan, bazar, promosi ke luar daerah, kerja sama dengan ritel modern, hingga fasilitasi hak kekayaan intelektual. Usulan pembangunan safe house akan diwujudkan melalui penguatan Posyansos Bale Harum. Pemerintah juga menyatakan mendukung regulasi terkait judi online dan pinjaman online ilegal sesuai kewenangan daerah, sementara penanganan isu LGBT dilakukan melalui kolaborasi lintas OPD dan berbagai instansi.
Di bidang fiskal, pemerintah menegaskan seluruh program strategis daerah tahun 2025 telah terlaksana. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui digitalisasi, pemutakhiran basis data pajak, dan diversifikasi sumber pendapatan. Evaluasi BUMD dilakukan setiap tahun, sementara strategi penanganan banjir mencakup koordinasi dengan BWS, peningkatan sistem peringatan dini, hingga bantuan bagi masyarakat terdampak. Pemerintah juga mengklaim pengurangan sampah tahun 2025 mencapai 28 persen atau sekitar 32.492 ton per tahun, serta angka kemiskinan turun menjadi 7,15 persen.
Jawaban untuk Fraksi Gerindra
Menjawab Fraksi Gerindra, Mohan menegaskan peningkatan PAD tetap dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah. Potensi pajak dari sektor hotel, kafe, dan hiburan telah menghasilkan lebih dari Rp83 miliar, sedangkan UMKM di sepanjang jalan utama belum memenuhi syarat sebagai objek pajak.
Mohan juga memastikan evaluasi sistem perizinan terus dilakukan melalui penyempurnaan pelayanan berbasis OSS dan digitalisasi. Terkait SiLPA, pemerintah menjelaskan sebagian besar akan dikembalikan kepada OPD sesuai sumber dan peruntukannya, sementara Rp70 miliar telah dialokasikan dalam APBD murni sebagai pembiayaan.
Jawaban untuk Fraksi PDI Perjuangan
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Walikota menjelaskan belanja barang dan jasa sebesar Rp757 miliar lebih sebagian besar digunakan untuk layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti BLUD, BOSP, iuran Universal Health Coverage (UHC), serta bantuan kepada masyarakat.
Walikota juga memastikan penyaluran hibah telah mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 diprioritaskan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah serta penanganan darurat banjir di Kota Mataram dan dinilai telah sesuai regulasi.
Jawaban untuk Fraksi PPP
Menanggapi Fraksi PPP, Mohan menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. PAD menjadi sumber pendapatan yang fleksibel sehingga sebagian besar telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan masyarakat yang belum dapat dibiayai pemerintah pusat.
Jawaban untuk Fraksi NasDem dan Demokrat
Pemerintah menyampaikan terima kasih atas seluruh saran dan masukan dari Fraksi NasDem maupun Fraksi Demokrat. Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Jawaban untuk Fraksi Amanah Nurani Bangsa
Menjawab Fraksi Amanah Nurani Bangsa, Mohan menjelaskan pemkot telah melakukan pengawasan titik-titik parkir baru dan akan menerapkan tarif parkir khusus di kawasan taman wisata dan ruang terbuka hijau mulai tahun 2026.
Terkait temuan BPK pada pembangunan Kantor Wali Kota Mataram sebesar lebih dari Rp851 juta, Walikota menyebut lebih dari Rp418 juta telah disetor ke kas daerah, sedangkan sisanya ditargetkan lunas paling lambat 21 Juli 2026 sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
Sementara untuk penanganan abrasi di kawasan Pantai Ampenan, Mohan menyatakan telah dilakukan pemasangan batu boulder di sejumlah titik dan pembangunan breakwater di Pantai Bintaro direncanakan pada 2027. Selain itu, pemerintah juga melakukan penanganan darurat berupa pendirian tenda pengungsi, dapur umum, gotong royong, serta asesmen wilayah terdampak.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas pada tahapan selanjutnya melalui semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
