Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Mutasi pejabat pemprov NTB tinggal menunggu waktu untuk diumumkan dan dilantik. Nama-nama pejabat yang masuk gerbong mutasi sudah ditangan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Langkah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal untuk segera melakukan mutasi itu disambut baik ketua Komisi I DPRD NTB, H. Moh Akri untuk mempercepat realisasi program dan janji kampanye Iqbal – Dinda. Mutasi atau roling antar dinas juga pungkasnya tidak masalah, selama itu dilakukan berdasarkan profesionalisme.
“Komisi I sangat mendukunglah mutasi itu, tetapi dengan mengedepankan profesionalisme. Roling antar dinas juga tidak masalah. Begitu juga ketika Gubernur harus memasukkan orang baru sebagai pembantunya yang dipercaya bisa menjalankan visi – misi dan janji politik kemarin,” kata H. Moh Akri, Senin (21/4).
Yang perlu diperhatikan oleh Gubernur lanjut anggota DPRD NTB dapil NTB 7 Lombok Tengah ini adalah dengan tidak menaruh pejabat atau kepala dinas yang memiliki catatan buruk atau track record tidak baik di masyarakat.
“Karena menaruh kadis yang memiliki catatan buruk itu larinya trust kepada pemimpin. Masyarakat akan melihat dan memantau itu, bukan kepala dinasnya yang dipantau tapi gubernurnya,” pungkasnya.
Dirinya menekankan dalam mutasi yang akan dilakukan nantinya harus menomor satukan akuntabilitas publik. Ketika gubernur salah menempatkan orang yakni pejabat yang memiliki catatan buruk, maka gubernur kata Akri harus siap menerima kritikan.
“Ya tentu akuntabilitas publik harus dinomor satukan. Karena gubernur banyak sorotan sekarang ini, maka hasil fit and propertest itu gubernur juga nanti harus siap-siap menerima kritik ketika menempatkan orang punya catatan buruk,” tandasnya.
Sebaliknya ketika gubernur menempatkan pejabat yang punya track record maka masyarakat juga pungkasnya akan mengapresiasi gubernur karena menempatkan orang berdasarkan keahliannya.
Sementara terkait proses mutasi yang terkesan lamban setelah pelantikan Iqbal – Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2025-2030, sekjend DPW PPP NTB ini menilai itu sebagai bagian dari politik will dan komunikasi politik yang dilakukan gubernur melalui fit and propertest dalam memastikan sistem meritokrasi yang dijanjikan ke publik.
“Itu kan bagian dari politik will, komunikasi dan pertangung jawaban sebagai kepala daerah untuk menempatkan kepala OPD serta bentuk kehati-hatian dalam menempatkan kepala dinas,” terangnya.
Dalam mutasi yang nantinya akan dilakukan gubernur itu diharapkan akan mempercepat realisasi visi – misi dan janji politik gubernur NTB, terutama janji kampanye yang banyak disorot seperti soal kemiskinan, investasi luar negeri, beasiswa dan dana desa.
“Harus menyelasaikan visi-misi dan janji politik gubernur, kemarin kan kemiskinan paling banyak disorot kemudian investasi luar negeri, beasiswa, dana desa yang dijanjikan harus diwujudkan bagaimana cara mensiasati dengan kondisi efisiensi anggaran. Maka itu harus ada kepekaan kepala dinas untuk bagaimana mensiasati sehingga semua visi-misi dan janji politik waktu kampanye bisa terealisasi,” harapnya.
