
Mataram(KabarBerita)— Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul, menyerahkan program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk tahun 2027 dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MPBM). Pokir tersebut merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses pada Februari 2026.
Abdul menjelaskan, pokir DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Usulan tersebut disusun dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang merepresentasikan kebutuhan dan harapan masyarakat di berbagai wilayah Kota Mataram.
“Pokir ini adalah hasil langsung dari reses yang kami laksanakan pada Februari lalu. Semua aspirasi masyarakat kami himpun, kami bahas, dan kami tuangkan sebagai usulan dalam penyusunan RKPD,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan pokir merupakan instrumen dari kewajiban DPRD dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Karena itu, pokir tidak sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab politik kepada publik.
Berbagai usulan yang masuk mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Seluruhnya telah disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas serta urgensi kebutuhan di lapangan.
Melalui forum MPBM, Abdul berharap terjadi kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam merumuskan arah pembangunan ke depan. Sinergi tersebut dinilai penting agar program yang dirancang dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Harapan kami, melalui MPBM ini terbangun kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, sehingga seluruh aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dalam program pembangunan,” tambahnya.
Kegiatan MPBM sendiri menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, sebelum ditetapkan dalam dokumen perencanaan resmi daerah.






