Tim Redaksi
Mataram (KabarBerita) – Fenomena menjamurnya kos-kosan elite di Kota Mataram terus menjadi sorotan. Di tengah berkembangnya bisnis hunian tersebut, pemerintah kecamatan mengakui kewenangannya sangat terbatas dan hanya menyentuh aspek ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), bukan pengawasan terhadap aktivitas usaha maupun operasional kos-kosan.
Camat Cakranegara, Irfan Syafindra Soeratie, menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi apakah sebuah rumah kos dikelola layaknya hotel, membuka layanan sewa harian, maupun aktivitas bisnis lainnya.
“Pengawasan kami lebih pada dampak sosial yang ditimbulkan. Misalnya memastikan kos-kosan tidak digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, aktivitas yang melanggar norma kesusilaan, atau kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat,” ujar Irfan.
Menurutnya, kecamatan bersama kelurahan dan perangkat lingkungan selama ini rutin melakukan pendataan rumah kos yang tersebar di wilayah Cakranegara. Pendataan tersebut meliputi identitas pemilik, jumlah penghuni hingga karakteristik bangunan.
Namun, upaya tersebut kerap terkendala minimnya informasi dari pemilik kos.
“Kami sudah meminta kepala lingkungan melakukan pendataan. Tetapi untuk mengetahui kualifikasi kos secara detail, kami tetap membutuhkan keterbukaan dari pemilik. Jika informasinya tidak disampaikan, tentu sulit bagi kami mendapatkan data yang akurat,” katanya.
Irfan menjelaskan, saat ini kewenangan pemerintah daerah pada umumnya hanya berkaitan dengan perizinan bangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara terkait izin operasional rumah kos, kecamatan tidak memiliki kewenangan langsung.
Karena itu, pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah kos elite yang beroperasi di wilayah Cakranegara. Bahkan, istilah kos elite sendiri sejauh ini hanya didasarkan pada asumsi nilai sewa dan fasilitas yang ditawarkan.
“Kalau asumsi kami, kos dengan tarif di atas Rp2 juta per bulan sudah bisa masuk kategori elite. Tetapi itu bukan klasifikasi resmi, hanya gambaran berdasarkan harga sewa dan fasilitas yang tersedia,” jelasnya.
Di sisi lain, pertumbuhan rumah kos di Cakranegara dinilai cukup pesat. Tidak hanya pembangunan kos baru, tetapi juga terjadi alih fungsi bangunan menjadi rumah kos, mulai dari rumah tinggal hingga sejumlah hotel melati yang tidak lagi beroperasi sebagai hotel.
“Pendataan masih terus berjalan karena banyak kos baru bermunculan. Ada yang membangun dari nol, ada juga yang mengubah fungsi rumah pribadi menjadi kos-kosan. Bahkan ada hotel melati yang kini beralih menjadi rumah kos,” ungkapnya.
Kondisi tersebut semakin sulit dipantau karena sebagian besar rumah kos tidak memasang papan nama atau identitas usaha. Akibatnya, keberadaan kos baru sering kali hanya diketahui dari laporan warga maupun informasi lingkungan setempat.
“Kalau dilihat sekilas, banyak yang tidak tampak seperti kos-kosan karena tidak memasang plang. Biasanya kami mengetahui dari informasi masyarakat atau saat proses pembangunan berlangsung,” katanya.
Meski demikian, Irfan mendukung apabila keberadaan kos-kosan elite ke depan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, potensi tersebut perlu dikaji lebih lanjut oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan perpajakan.
“Kami pada prinsipnya setuju jika kos elite bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Tetapi tentu harus dibahas lebih lanjut bersama OPD teknis yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sektor tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, operasi gabungan yang selama ini dilakukan kecamatan bersama kelurahan dan Linmas lebih berorientasi pada penegakan ketertiban umum. Sementara terkait dugaan praktik penyewaan harian layaknya hotel, pemerintah kecamatan mengaku tidak memiliki instrumen maupun kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung.
“Apakah pengelolaannya seperti hotel, apakah ada penyewaan harian atau tidak, kami tidak tahu. Kecuali ada informasi yang terbuka atau terpampang jelas. Faktanya, sebagian besar kos-kosan tidak memiliki plang nama sehingga cukup sulit diidentifikasi dari luar,” pungkasnya.
Fenomena ini memperlihatkan adanya celah pengawasan terhadap bisnis kos-kosan yang terus berkembang di Kota Mataram. Di satu sisi jumlahnya semakin banyak, namun di sisi lain belum terdapat mekanisme pengawasan yang terintegrasi terhadap pola pengelolaan, operasional, maupun potensi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
