Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Kinerja sektor infrastruktur yang mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup progresif. Namun demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dibenahi, terutama terkait pemerataan pembangunan dan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Dalam laporan tersebut, sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif. Kondisi irigasi kewenangan provinsi bahkan melampaui target, sementara tingkat kemantapan jalan provinsi dan kualitas kawasan permukiman juga hampir mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, persentase kawasan permukiman berkualitas telah mencapai 99,69 persen dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berada di angka 100 persen.
Namun di sisi lain, capaian layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah. Akses air minum baru mencapai sekitar 73,72 persen dari target 85,41 persen, sementara sanitasi aman masih berada di angka 2,52 persen dari target 5,56 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, geografis, maupun sinkronisasi data antar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rapat Dengan Pendapat (RDPP) oleh H. Hasbullah Muis Konco dan anggota Komisi IV lainnya Sudirsah Sujanto, menegaskan bahwa capaian dalam LKPJ tersebut tetap harus dilihat secara objektif, tidak hanya dari angka, tetapi juga dari realitas di lapangan.
“Secara prinsip kita melihat ada progres, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat. Masih banyak pekerjaan yang belum tuntas, terutama di wilayah Sumbawa,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh ke depan. “Kedepannya ini harus menjadi evaluasi bersama agar perencanaan betul-betul terukur, terarah, dan sistematis, dengan tetap menjaga kualitas serta keberlanjutan pembangunan. Apalagi dalam proses pengajuan tender, harus tepat waktu sehingga tidak berdampak pada hasil pekerjaan,” tegasnya.
Pandangan tersebut turut diperkuat oleh anggota Komisi IV lainnya, H. Suharto dan Iwan Panji Dinata. Keduanya menekankan bahwa persoalan infrastruktur di Pulau Sumbawa masih menjadi perhatian serius, khususnya terkait banyaknya ruas jalan yang belum terselesaikan. Tidak hanya itu, mereka juga menilai terdapat sejumlah proyek yang secara administratif telah dinyatakan rampung, namun di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang optimal.
Selain itu, DPRD juga mengkritisi kurangnya transparansi dari perangkat daerah dalam menyampaikan progres kegiatan kepada dewan. Hal ini dinilai menghambat fungsi pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan program.
Ketimpangan alokasi anggaran antara Pulau Lombok dan Sumbawa turut menjadi perhatian serius. DPRD menilai distribusi anggaran yang belum merata berdampak langsung pada lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa, padahal kebutuhan perbaikan jalan dan infrastruktur dasar di daerah tersebut masih sangat tinggi.
Dengan berbagai capaian dan catatan tersebut, DPRD berharap agar kinerja Dinas PUPR, Perumahan dan Permukiman ke depan tidak hanya berorientasi pada capaian indikator, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan yang merata, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah NTB. (Red)
