Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, melaksanakan pra Rapat Koordinasi (Rakor) dalam persiapan penanganan stunting bertempat di Ruang Rapat Anggrek area Kantor Gubernur NTB pada Senin (17/11/2025).
Pertemuan pra-rakor tersebut, bertujuan mengevaluasi capaian tahun 2025 dan menyusun rencana kegiatan untuk tahun 2026, terutama terkait pembiayaan yang dinilai belum maksimal.
Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB ini, menegaskan bahwa optimalisasi pendanaan menjadi kunci utama penyusunan program tahun 2026, mengingat pembiayaan di tahun 2025 belum mencapai titik maksimal.
“Pra Rakor ini sangat kita harapkan, karena pendanaan dan pembiayaan yang kita lakukan di 2025 belum maksimal, sehingga ini menjadi dasar dalam penyusunan kegiatan di tahun 2026,”katanya kepada awak media sesuai Rakor.
Umi Dinda menyampaikan penanganan stunting akan difokuskan pada dua kabupaten yang masih berada di zona merah, yaitu Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Utara (KLU). Meskipun sentuhan intervensi tetap akan diberikan kepada kabupaten/kota lain, fokus utama adalah memastikan perubahan status Lotim dan KLU dari merah menjadi kuning. Ia juga mengapresiasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang saat ini berhasil berada di zona hijau.
Dikatakannya juga, terkait strategi intervensi, Pemprov NTB akan menjalankan program Rencana Aksi Orang Tua Asuh selama 90 hari, dengan pengawasan ketat pada pemberian makanan. Program ini terbukti mampu mengukur peningkatan berat badan anak stunting dalam periode tersebut.
Selain itu, Pemprov yang bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas Kesehatan (Dikes) NTB sedang memprioritaskan penyamaan data. yang tengah dibahas akan didasarkan pada data “by name by address” yang sudah dimiliki Dikes dan diperbarui setiap pertengahan bulan.
“Ini yang sedang kita pastikan bersama, supaya tidak sia-sia apa yang dilaksanakan, sembari menambahkan bahwa upaya penurunan stunting juga disinergikan dengan program Desa Berdaya untuk menciptakan Desa Bebas Stunting,”paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebagai acuan resmi. Ia mengonfirmasi bahwa Dompu dan KSB berada di zona hijau, sementara Lotim dan KLU berada di zona merah (daerah rawan stunting).
“KLU di angka 35,3 persen, sedangkan Lotim di angka 33 persen dan daerah lain berada di zona kuning,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi angka stunting di NTB yang fluktuatif, di mana sempat mengalami kenaikan dari yang pernah turun hingga 8,1 persen, namun saat ini data terakhir menunjukkan angka 29,8 persen. Angka ini menjadi fokus intervensi intensif mengingat pemotretan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) selanjutnya akan dilakukan pada Agustus 2026.
dr. Fikri menekankan bahwa lokus intervensi saat ini berada di daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem dan desa-desa yang masuk dalam program Desa Berdaya. Sebanyak 106 desa menjadi sasaran Desa Berdaya, dan total 218 desa di 10 kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai lokus stunting. Program ini merupakan kegiatan nasional yang diintegrasikan dengan konsep Desa Berdaya, didukung oleh data “by name by address” yang terperinci.(Wir/red).
Tim Redaksi
