Tim Redaksi
LOMBOK BARAT (KabarBerita) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian tegaskan pentingnya soliditas ditingkat lingkungan tempat tinggal dan kerja guna menumbuhkan persatuan dan kesatuan antar golongan.
“Kami sampaikan arahan dari bapak Menko Polhukam sebagai koordinator bidang politik dan keamanan. Ya, terutama mengenai kekompakan Forkopimda,” ujarnya dalam konfrensi Pers usai papat dengan empat pimpinan paerah yaitu, Gubernur NTB, Maluku Utara, Maluku dan NTT pada, Selasa (19/5/2026).
Tito sapaan akrab mantan Kapolri ini menambahkan beberapa hal penting yang menjadi atensi oleh Forkopimda meliputi dinamika daerah serta regulasi yang mengatur pondasi hukumnya seperti Peraturan Presiden (Perpres) serta Undang-Undang. Selain itu Ia, juga menekankan pentingnya dibentuk tim yang menangani konflik sosial sebagai solusi ketika mengalami permasalahan daerah.
“Kepala daerah sebagai ketua Forkopimda, undang-undang, PP-nya juga ada. Kemudian pentingnya untuk membentuk tim penanggulangan konflik sosial, itu juga amanat dari Perpres, PP juga ada. Ada undang-undangnya juga terkait penanganan konflik sosial,” tambah Tito.
“Initinya acara ini adalah sekali lagi kita melaksanakan rapat forkopim per region, regional ini khusus Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB,”sambungnya.
Ditempat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sesuai dengan Kementerian yang di nahkodainya, Ia lebih menitik beratkan dibidang perumahan yang menjadi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi, tadi saya sudah sampaikan poinnya, di bidang perumahan,” kata Ara sapaan Mantan Politisi PDI Perjuangan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak ke Masyarakat, itu bisa dilihat dari setiap regulasi yang dimunculkan. Seperti kemudahan akses dalam pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang saat ini digratiskan.
“Tadi sudah disampaikan kebijakannya BPHTB yang tadinya bayar, sekarang gratis. Ya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga yang tadinya bayar, sekarang gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Kemudian selain gratis, waktu yang tadinya 45 hari jadi 10 hari. Bahkan di beberapa daerah seperti Surabaya, Gianyar, Sumedang, itu lebih tidak lebih dari satu jam.
“Jadi prosesnya relatif singkat, yang dulunya sebulan lebih, sekarang bisa sepuluh hari,” terang Ara.
Selanjutnya kebijakan Presiden RI lainnya, untuk bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, dimana tahun lalu sebanyak 45.000, sedangkan tahun ini menjadi 400.000 Rumah.
“Jadi tahun lalu 45 ribu rumah sekarang 400 ribu, Kenaikannya besar sekali,” ungkapnya.
Ara juga menyatakan pengalokasian tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mendagri yang merupakan Kepala Badan Pengelola Perbatasan, 15 ribu rumah di daerah perbatasan, seperti batas Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina, Kepulauan Riau Aceh dengan Malaysia.
“Jadi itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita direnovasi, diperbaiki, dibedah, sehinga layak huni,” katanya.
Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mewakili para Gubernur menyampaikan, ucapan
terimakasih kepada para Menteri yang telah memberikan arahan, terlebih dengan banyaknya kebijakan yang berpihak ke masyarakat di tiap-tiap daerah se -Indonesia serta bantuan yang disalurkan melalui beberapa program dari Pemerintah pusat.
“Saya pikir Gubernur enggak perlu menyampaikan sesuatu karena sudah terwakili tadi. Intinya Kami menyampaikan terimakasih Pak Menteri Dalam Negeri yang selalu memberikan dukungan kepada setiap pemerintah Provinsi melalui berbagai kebijakan, kepada Kementerian PKP yang, yang tahun ini meningkatkan jumlah pemberian untuk bedah rumah di NTB,” ucapnya.
Ia juga mengatakan bahwa saat ini, NTB masih memilki masyarakat dengan kategori miskin ekstrim, dan ini yang masih menjadi PR besarnya tapi atas kebijakan Presiden melalui program bedah rumah akhirnya bebannya selama ini bisa berkurang.
“Kami memang masih punya 2 persen kemiskinan ekstrem, yang sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah-rumah tidak layak huni. Sehingga upaya menyalurkan bedah rumah ini juga sekaligus membantu kita menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (Wira/red).
