Kabarberita
Mataram(KabatBerita)— Nasib ratusan tenaga honorer di Kota Mataram kini benar-benar di ujung tanduk. Sebanyak 655 honorer non-ASN terancam kehilangan pekerjaan setelah pemerintah pusat menargetkan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan pada tahun 2026.
Namun, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, memilih tak gegabah mengambil keputusan. Ia menegaskan, Pemkot akan lebih dulu melakukan kajian mendalam dan memastikan kejelasan data para honorer tersebut.
“Kita minta Inspektorat untuk turun ke dinas-dinas maupun kelurahan mengecek keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 655 orang itu. Hasil temuan Inspektorat akan menjadi dasar kajian sebelum kita mengambil keputusan,” ujar Mohan di Mataram.
Menurutnya, pengecekan ini tidak hanya sebatas data nama, tetapi juga mencakup status, pola pengangkatan, hingga kinerja dan kedisiplinan. “Kita akan cek semuanya, termasuk apakah orangnya benar ada, bagaimana kinerjanya, dan apakah disiplin atau tidak. Dari situ baru kita bisa menentukan apakah layak dipertahankan atau tidak,” tegasnya.
Soal kemampuan keuangan daerah, Mohan memastikan Pemkot Mataram masih sanggup membayar gaji para honorer. Hanya saja, ia menilai penertiban data perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih akurat dan tepat sasaran.
“Dari sisi anggaran, kita masih mampu. Tapi kita mau tertib dulu — baik data maupun keberadaan mereka di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah tindak lanjut. Dalam waktu dekat, Inspektorat akan membentuk tim khusus yang akan turun langsung ke setiap OPD dan kelurahan.
“Nanti tim akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif sebelum hasilnya diserahkan kepada kepala daerah sebagai bahan kajian untuk menentukan kebijakan,” jelas Nelly.
Ia menargetkan proses pemeriksaan ini selesai sebelum pergantian tahun, agar hasilnya bisa segera menjadi dasar kebijakan di awal tahun depan.
