Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Pemerintah Kota Mataram bersiap menerapkan kebijakan tak biasa bagi jajaran birokrasi tingkat atas. Mulai Senin pekan depan, seluruh pejabat eselon II diwajibkan berangkat ke kantor menggunakan sepeda. Kebijakan ini disebut sebagai upaya nyata menekan konsumsi energi sekaligus mendorong pola hidup sehat di lingkungan pemerintahan.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa kebijakan ini akan mulai diuji coba secara terbatas sebelum diterapkan penuh. “Kita mulai hari Senin. Kalau besok mungkin uji coba dulu beberapa teman yang bisa, tapi mulai hari Senin itu serentak,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Alwan menjelaskan, penerapan awal difokuskan pada pejabat eselon II sebagai tahap percontohan. Pemerintah kota tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diperluas ke tingkat pejabat dan pegawai lainnya setelah evaluasi dilakukan.
Menariknya, tidak ada ketentuan khusus terkait jenis sepeda yang digunakan. Para pejabat diberi kebebasan memilih, mulai dari sepeda kayuh hingga sepeda listrik. Namun, satu hal yang ditegaskan: seluruh kendaraan tersebut harus milik pribadi, tanpa fasilitas pengadaan dari anggaran pemerintah.
“Sepedanya bebas, mau sepeda ontel, mau sepeda listrik, terserah. Yang penting sepeda milik pribadi,” kata Alwan.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan krisis global. Ia juga mengakui bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan seluruh pegawai, terutama mereka yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari tempat tinggal ke kantor.
“Ada juga pejabat maupun pegawai kita yang jarak tempuhnya cukup jauh. Nah ini yang perlu kita siapkan alternatif,” ujarnya.
Meski demikian, Mohan belum merinci bentuk transportasi alternatif yang tengah disiapkan. Ia menegaskan, keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berdampak nyata.
“Nanti pasti saya sampaikan. Saya perlu bicarakan dulu, harus dengar pandangan dari OPD teknis. Kalau mereka sepakat dan bisa diimplementasikan dengan baik serta memberikan dampak efisiensi, baru kita aplikasikan,” pungkasnya.
