
Mataram (KabarBerita) – Musyawarah Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok barat 2025 berlangsung dengan Khidmat. Musyawarah bertajuk Kembali Kerumah Besar Untuk Kemanusiaan ini diadakan di Balroom Hotel Lombok Plaza kamis (22/5).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Lombok Barat Fahrul Mustofa mengatakan acara ini digelar untuk memilih ketua yang tegas dan Transparan dalam mengemban kewajiban sebagai Ketua nantinya.
“Transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan untuk figur ketua PMI Lombok Barat ” tegas Fahrul Mustafa dalam sambutannya.
Arul juga menambahkan bahwa dirinya sebagai plt ketua hanya semata-mata untuk membenahi sistem yang tidak berjalan dengan baik, dimana para Relawan dilupakan padahal Relawan adalah ujung tombak dari Palang Merah Indonesia (PMI). Ia juga mengatakan ketika polanya sudah baik barulah Musyawarah Kabupaten (Muskab) bisa terlaksana.
Sementara itu, Ketua PMI NTB dr.H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes., M.H. atau yang lebih akrab dipanggil dokter jack membenarkan apa yang disampaikan oleh Plt ketua PMI Lobar bahwa ketika para Relawan diluapakan maka PMI tidak bisa berbuat apa-apa.
“Pengurus hanya pengarah yang menjadi ujung tombak sekaligus garda terdepan adalah para Relawan, yang tau pola kerja dilapangan adalah para Relawan dan mereka harus diberdayakan, titik beratnya ada pada Relawan,” pungkasnya.
Dokter Jack juga menghimbau nantinya siapapun yang terpilih harus bisa berkolaborasi dengan baik dengan Pemerintah Provinsi ataupun pemerintah Kabupaten.
Terkait dengan adanya Musyawarah PMI Lombok Barat yang sebelumnya dilakukan pada bulan maret di Senggigi, dirinya mengaku tidak pernah merestui dan tidak ada Informasi dari Pusat tentang adanya kegiatan tersebut.
“Saya tidak pernah merestui, proses itu harus button up dan dari pusatpun tidak pernah ada informasi,” pungkasnya.
Jack menambahkan pemilihan Ketua itu harus Demokratis dan Transparan sesuai dengan hasil Musywarah Kabupaten.
“Demokratis dan Transparan adalah cara menentukan Ketua PMI Lobar dan nantinya harus ada Legalitas Resmi dari PMI NTB dan PMI Pusat, bagi yang tidak memiliki kami tidak ingin cawe-cawe tidak ingin Intervensi,” tutupnya.
Tarmizi akui dirinya Ketua PMI Lobar
Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat yang digelar di Senggigi 23 Maret lalu diketahui deadlock. Perwakilan PMI Provinsi NTB walk out dari sidang karena menganggap pelaksanaan Muskab tidak sesuai mekanisme. Ada beberapa pengurus kecamatan yang merupakan pemilik suara diganti beberapa hari sebelum pelaksanaan Muskab. Muskab pun dianggap gagal terlaksana. PMI NTB telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua PMI Lombok Barat, Fahrul Mustofa, yang bertugas mengantarkan organisasi ini menggelar Muskab kembali.
Terbaru, Tarmizi, mengklaim diri sebagai ketua PMI Lombok Barat hasil Muskab yang lalu. Ia pun mengklaim Muskab berlangsung sesuai peraturan organisasi. Yang menegaskan bahwa Tarmizi sebagai ketua PMI Lobar yang sah adalah Lalu Samsul Rizal. Ia adalah panitia Muskab. Ia mengklaim semua tahapan dan proses Muskab sesuai dengan AD/RT PMI dan pelaksanaan Muskab dihadiri dan dibuka oleh pengurus PMI Provinsi NTB.
”Hasil Muskab PMI Lombok Barat, Tarmizi terpilih dan sudah ditetapkan sebagai Ketua PMI Lombok Barat,” katanya.






