Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) memperkuat tata kelola perikanan kolaboratif (co-management) demi menjaga keberlanjutan stok ikan di perairan NTB.
Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) yang melibatkan 107 pemangku kepentingan (stakeholder) sektor perikanan di Hotel Aston Inn, Kota Mataram, Selasa (30/6/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal menyatakan pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan data perikanan, perlindungan satwa laut dilindungi, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga perbaikan kualitas komoditas perikanan.
“Kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan akademisi untuk mengisi kekosongan data yang penting untuk perumusan
kebijakan,” ujar Miq Iqbal sapaannya.
Lebih lanjut Miq Iqbal mengarahkan agar anggota KPBP berfokus terhadap pembangunan mekanisme pengelolaan perikanan yang lebih presisi tahun ini.
Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk melindungi karakteristik perikanan NTB yang kaya dan beragam.
Sementara itu Direktur MDPI, Yasmine Simbolon mengtakan Sebelumnya, pertemuan rutin yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB ini hanya berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, yakni tuna, cakalang, dan tongkol.
“Karakteristik perikanan NTB bersifat tropis dan saling berinteraksi dengan beragam spesies KPBP yang awalnya hanya berfokus kepada tata kelola spesies tuna, kini bergeser pendekatan tata
kelola berbasis ekosistem yang kolaboratif,” jelasnya.
Lebih lanjut Yasmine menambahkan Ke depan, laporan kerja KPBP akan diteruskan kepada Gubernur untuk melengkapi profil kelautan dan perikanan NTB sebagai acuan kebijakan daerah, Hasil itu akan dibawa ke tingkat nasional sebagai referensi perumusan kebijakan perikanan oleh kementerian.
“Rumusan aksi yang disusun oleh Komite akan diimplementasikan dan dibawa ke dalam pertemuan UPP-WPNRI (Unit Pengelola Perikanan-Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) seperti yang telah dilakukan di tahun 2025,” imbuhnya.
Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abd. Raup menilai Pertemuan Tahunan KPBP praktis menjembatani koordinasi kebijakan dari tingkat nelayan hingga ke tingkat pemerintah pusat, Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk bertukar umpan balik Di tingkat nasional.
“Pertemuan seperti ini sudah mewadahi kesepakatan relaksasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur karena Kementerian dapat bertemu dengan pelaku-pelaku perikanan di tingkat hulu,” pungkasnya.
Sebagai wadah formal, pertemuan Tahunan KPBP memainkan peran penting dalam mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, OMS, pelaku industri, hingga asosiasi nelayan kecil dalam kedudukan yang setara. Guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tersebut, Pemerintah Daerah didukung oleh MDPI dan enam mitra strategis, yaitu: Wildlife Conservation
Society (WCS), AP2HI, FIP2B NTB, Lembaga Juang Ruang Lestari (JARI), Kebersamaan untuk Lautan (KUL), dan Konservasi Indonesia.
Untuk Informasi Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) didirikan pada tahun 2013 untuk mendorong kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan
komunitas nelayan dan sumber daya perikanan di seluruh Indonesia. Moto kami adalah “Happyv People, Many Fish”. Organisasi ini dimulai dengan kepercayaan yang sederhana, bahwa masyarakat perikanan yang diberdayakan dan terjamin secara finansial adalah kunci dalam
mencapai perikanan berkelanjutan.
Yayasan ini bekerja dalam perikanan skala kecil untuk mendorong rantai pasok produk makanan laut yang berkelanjutan, adil dan dapat ditelusuri. Rangkaian program MDPI dirancang untuk hasil jangka panjang yang nyata dan kuat di kelompok masyarakat yang dilibatkan. (Wira/red)
