Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Angota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok, H. Abdul Hadi membeberkan sejumlah fakta ditengah rencana pemerintah provinsi (Pemprov) NTB yang ingin membangun mega proyek jalan tol Lembar – Kayangan.
Ia mengaku sudah menerima apa yang menjadi permintaan pemerintah atau harapan masyarakat NTB itu untuk memiliki jalan tol ditengah meningkatnya traffic perjalanan dari Lembar ke arah Kayangan Labuan Lombok yang dinggap sudah semakin padat seiring tingginya mobilitas masyarakat.
“Terkait masalah usulan itu memang nyampai juga di kami tinggal nanti menyegerakan untuk terkomunikasikan dengan pemerintah pusat, sebagian sudah tersampaikan dan kami juga sudah menyampaikan hal ini,” kata H. Abdul Hadi saat ditemui di Mataram, Selasa (17/6).
“Cuman dalam bentuk hal apa? apakah dalam bentuk bypass, apakah jalan tol? ini kan beda penyikapannya,” sambung mantan pimpinan DPRD NTB itu.
H. Abdul Hadi mengatakan jika jalan tol maka akan melibatkan pihak swasta untuk berinvestasi dan lahannya harus disiapkan oleh pemerintah.
“Nah kebutuhan lahan ini yang agak berat. Kira-kira dimana jalur yang akan dibebaskan dan ini membutuhkan lahan cukup besar,” pungkas politisi PKS itu.
Dikatakannya, untuk membangun jalan tol membutuhkan anggaran yang sangat besar. Perkiraan biaya dari pengalaman yang sudah ada sekitar 100 hingga 150 milyar untuk satu kilo belum termasuk biaya pembebasan lahan.
“Kalau sekarang aja sebagai gambaran 80 kilo dari Solo ke arah Kulonprogo itu menghabiskan sekitar 46 Triliun untuk 80 kilo kurang lebih. Nah ini juga jadi gambarannya kemungkinan juga akan menghabiskan anggaran sekitar itu kalau seandainya panjangnya sampai segitu,” jelasnya.
“Ini kalau jalan tol untuk ukuran yang sekarang memang kalau lebar sekian dan standar-standar jalan tol dan segala macamnya itu ya,” sambungnya merincikan.
Berbeda dengan jalan bypass. Menurutnya jika jalan bypass maka unsur sepenuhnya ada di pemerintah tanpa melibatkan investor, mulai dari pembangunan jalan hingga pembebasan lahan.
“Kalau bypass seluruhnya adalah dari pemerihtah, jadi pembangunan jalannya adalah dari pemerintah, pembebasan lahannya dari pemerintah,” ujarnya.
Sehingga dari diskusi dengan pihak balai jalan terkait usulan tersebut, pihaknya menawarkan mana yang lebih memungkinkan membangun jalan tol atau bypass.
“Kalau terkait dengan jalan tol itu investornya mesti akan berhitung untung – rugi. Kalau orang swasta akan membangun pasti menghitung untung – rugi kira-kira orang akan menggunakan lalu lintas ini, kira-kira menguntungkan nggak bagi mereka. Nah itu yang mereka harus hitung. Tingkat trafficnya hingga segala macam sudah sangat membutuhkan atau tidak, baru mereka mau berinvestasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, H. Abdul Hadi menyampaikan saat ini Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan sedang ada Panitia Kerja (Panja) jalan tol dan menemukan fakta bahwa sebagian besar investor jalan tol mengaku rugi.
“Nah ini yang kira-kira menjadi pertimbangan. Makanya kemudian ketika sekarang pembangunan jalan tol yang sedang kami kerjakan untuk Trans Sumatra banyak pula dari investor asing juga akan turun,” ungkapnya.
Dari semua fakta dan plus-minus jalan tol dan bypass itu, ia memberikan saran agar pemerintah harus jeli melihat mana yang paling menguntungkan. Jika tetap pada keinginan membangun jalan tol, maka konsekwensinya harus memaksa pihak swasta untuk berinvestasi. Pemerintah tinggal membebaskan lahan dan membangun komunikasi titik-titik yang mana jalurnya.
Begitu juga jika ingin membangun jalan bypass yang utuh pemerintah yang akan mengerjakannya. Bypass dinilai murah dengan memperluas jalan yang ada kemudian tinggal membuat prayover untuk titik-titik macet.
“Itu diskusi-diskusi kita dengan balai jalan. Kira-kira yang paling mudah dan memungkinkan adalah itu tetapi jika harus mencari ruas baru? Nah ini memang lahannya yang menjadi catatan, kalau lahannya sudah nggak ada masalah maka cepat anggarannya bisa terselesaikan,” pungkasnya.
Soal pembebasan lahan itu, ia mencontohkan pengerjaan jalan Senggigi ke arah Koko Putih Lombok Timur yang hampir selesai dan hanya tersisa 7 kilo karena terhambat oleh masyarakat yang belum siap membebaskan lahan yamg ada disekitar itu.
“Makanya menjadi PR besar adalah memastikan jalan ini kalau jalan jalur baru yang akan kita bangun. Kalau pilihan itu menurut kami atau saya mana kira-kira pemerimtah menyesuaikan kemampuan. Kalau pemerintah mampu mencarikan tanah kenapa tidak lebih baik kita carikan jalur baru yang kira-kira lebih cepat dan menjadi alternatif. Itu akan lebih menguntungkan, cuman masalahnya kesiapan anggaran dan kesiapan dari pemerintah daerah,” tutupnya.
Penulis : Dedy Supiandi
