KabarberitaLombok Timur, (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB menggelar Rapat Koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat Vila Hara, Sembalun, Lombok Timur, senin (25/8).
Dalam Rakor tersebut mengangkat isu-isu program prioritas pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto yang menjadi prioritas nasional dan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk implementasinya di Provinsi NTB termasuk pelaksanaannya di 10 Kabupaten/Kota se NTB.
Ada tiga isu mengemuka yang diangkat dalam Rakor tersebut diantaranya Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat (SR).
Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta ada keseragaman dan satu garis visi dan misi program pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini mengapresiasi usaha dan kerja bersama Bupati Walikota se-NTB dalam melakukan persiapan maksimal dalam memperkuat dan membentuk KDMP ini, termasuk pembinaan dan bahkan pelatihan bagi pengembangan sumber daya bagi kemajuan KDMP di daerah masing-masing
“Sambil jalan termasuk dalam memperkuat legalitas KDMP ini juga diupayakan dalam pelaksanaannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah lebih dulu ada. Kolaborasi ini penting dilakukan agar dalam perjalanannya kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling menopang dan melengkapi, karena semata-mata KDMP ini dibangun dengan azas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal,” kata Miq Iqbal.
Isu pembangunan strategis lainnya yang mengemuka pada Rakor kali ini juga terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional sebagaimana dalam laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB H Ahsanul Khalik diketahui NTB dalam catatan progres capaian secara nasional termasuk provinsi dengan capaian tercepat.
Untuk itu Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program MBG ini bisa berjalan maksimal di masing-masing daerah dengan mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tema sentral yang satu ini kata Gubernur harus dipacu dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota termasuk bagaimana di setiap Kabupaten/Kota juga untuk mensegerakan Satgas SPPG. Bahkan di Provinsi juga sudah terbentuk Satgas Pengaduan bagi pelaksanaan MBG ini.
Harapannya Kabupaten/Kota juga bisa membentuk lembaga-lembaga pendukung seperti ini. Dan guna memperkuat dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, juga diharapkan pemberdayaan ataupun penyedian bahan-bahan pangan kebutuhan MBG bisa dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyuplai.
“Kita akan menggandeng pondok pesantren se-NTB sebagai pilot project dan Ini tentu langkah baik bagi kemajuan UMKM kita di tingkat lokal termasuk bagaimana menyasar dan menyentuh kawasan-kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3 T),” terang Miq Iqbal .
Miq Iqbal mengakui program MBG Presiden Prabowo ini sangatlah mulia untuk pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan mencerdaskan bangsa. Meski demikian tidak sedikit anomali dan distorsi pelakanaan di lapangan mengalami kendala. Namun secara perlahan dan itikad kuat dan secara bersama-sama untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dirinya meyakini program MBG ini akan semakin kuat dan berjalan sesuai harapan.
Terakhir Gubernur mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk intens memaksimalkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait kendala di lapangan untuk pembangunan Sekolah Rakyat termasuk mencari solusinya dan Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. (red)
