Polda NTB Dukung Pengembangan Pertambangan Rakyat Untuk Entaskan Kemiskinan

Mataram, (KabarBerita) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mendukung penuh pengembangan koperasi pertambangan rakyat (KPR) di wilayah NTB sebagai salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K menegaskan bahwa pengelolaan tambang rakyat melalui wadah koperasi diyakini bisa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan perekonomian daerah dan penurunan angka kriminalitas.

Menurutnya ketika ekonomi masyarakat meningkat maka kriminalitas juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika ekonomi masyarakat menurun, maka angka kriminalitas akan meningkat.

“Dengan adanya koperasi tambang rakyat, tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga dapat mengurangi potensi tindak kriminalitas,” ujarnya usai penandatangan MoU di UIN Mataram, Selasa 26 Agustus 2025.

Selain itu, lanjut Kapolda, koperasi tambang rakyat juga akan meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) NTB. Sehingga saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah menyiapkan regulasi serta pendampingan agar koperasi dapat berjalan sesuai aturan. Karena setiap koperasi tambang rakyat harus pungkasnya harus melengkapi 17 item persyaratan yang akan diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Setelah semua persyaratan masuk dan dievaluasi pemerintah, maka akan diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait masih adanya pro dan kontra terhadap keberadaan pertambangan rakyat, Hadi Gunawan tidak menutup mata. Dirinya tidak menafik akan meunculnya perbedaan pamdangan di tengah masyarakat.

“Yang pro dan kontra pasti ada terkait dengan tambang rakyat. Yang kontra, perlu kita ajak komunikasi, diskusi, dan sosialisasi. Banyak di antara mereka yang belum paham strategi pertambangan rakyat yang sedang kita gagas, bahkan ini belum pernah ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Hadi Gunawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat agar pengelolaan tambang emas berbasis koperasi benar-benar menjadi solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat NTB.

Dalam melakukan kajian terhadap dampak ekonomi pertambangan rakyat, Polda NTB juga mengajak akademisi UIN Mataram, terutama para pakar ekonomi untuk turut serta memberikan kajian dan pandangan akademis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pertambangan rakyat jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

Penulis : Dedy Supiandi

Related Posts

KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

Mataram (Kabarberita) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi NTB akan menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) pada 17-18 Juli 2026 di Mataram, Forum Rapimpurda tersebut…

Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

MATARAM (KabarBerita)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat diplomasi investasi dengan membuka peluang kerja sama strategis bersama Kerajaan Maroko di berbagai sektor unggulan. Langkah tersebut ditandai dengan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Tarif TPU di Mataram Segera Berlaku, Pemkot Siapkan Regulasi dan Layanan Pemakaman Modern

Tarif TPU di Mataram Segera Berlaku, Pemkot Siapkan Regulasi dan Layanan Pemakaman Modern

KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

KNPI NTB Gelar Rapimpurda Bahas Persiapan Musda dan Konsolidasi OKP

Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

Perkuat Diplomasi Investasi, Pemprov NTB Bidik Kerja Sama Strategis dengan Maroko

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi