Polda NTB Dukung Pengembangan Pertambangan Rakyat Untuk Entaskan Kemiskinan

Mataram, (KabarBerita) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mendukung penuh pengembangan koperasi pertambangan rakyat (KPR) di wilayah NTB sebagai salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.I.K menegaskan bahwa pengelolaan tambang rakyat melalui wadah koperasi diyakini bisa memberikan dampak signifikan bagi peningkatan perekonomian daerah dan penurunan angka kriminalitas.

Menurutnya ketika ekonomi masyarakat meningkat maka kriminalitas juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya, ketika ekonomi masyarakat menurun, maka angka kriminalitas akan meningkat.

“Dengan adanya koperasi tambang rakyat, tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga dapat mengurangi potensi tindak kriminalitas,” ujarnya usai penandatangan MoU di UIN Mataram, Selasa 26 Agustus 2025.

Selain itu, lanjut Kapolda, koperasi tambang rakyat juga akan meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) NTB. Sehingga saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah menyiapkan regulasi serta pendampingan agar koperasi dapat berjalan sesuai aturan. Karena setiap koperasi tambang rakyat harus pungkasnya harus melengkapi 17 item persyaratan yang akan diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Setelah semua persyaratan masuk dan dievaluasi pemerintah, maka akan diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait masih adanya pro dan kontra terhadap keberadaan pertambangan rakyat, Hadi Gunawan tidak menutup mata. Dirinya tidak menafik akan meunculnya perbedaan pamdangan di tengah masyarakat.

“Yang pro dan kontra pasti ada terkait dengan tambang rakyat. Yang kontra, perlu kita ajak komunikasi, diskusi, dan sosialisasi. Banyak di antara mereka yang belum paham strategi pertambangan rakyat yang sedang kita gagas, bahkan ini belum pernah ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Hadi Gunawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat agar pengelolaan tambang emas berbasis koperasi benar-benar menjadi solusi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat NTB.

Dalam melakukan kajian terhadap dampak ekonomi pertambangan rakyat, Polda NTB juga mengajak akademisi UIN Mataram, terutama para pakar ekonomi untuk turut serta memberikan kajian dan pandangan akademis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pertambangan rakyat jika dikelola dengan baik akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

Penulis : Dedy Supiandi

Related Posts

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

LOMBOK TENGAH (KabarBerita)-Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lombok Tengah direncanakan akan berlangsung selama dua hari mulai 24-25 April 2026 mendatang. Kegiatan yang dirangkai dengan Focus Group…

Antisipasi Lonjakan MBG, MUI NTB Minta Standar Sembelih Halal Diperketat

MATARAM (KabarBerita)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Asosiasi Juru Sembelih Halal (Juleha) NTB segera menyusun panduan praktis penyembelihan hewan yang memenuhi standar halal dan thayyib (baik).…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Muscab PKB Sumbawa, Muhibban Tekankan Penguatan Struktur dan Penegasan Garis Perjuangan

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

Dishub Mataram Siapkan Tarif Baru Parkir di RTH

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

Rakerda PWI Lombok Tengah Jadi Ajang Konsolidasi

Tiga Anak Diduga Korban Eksploitasi Diamankan dalam Penertiban Pedagang Kopi di Udayana

Tiga Anak Diduga Korban Eksploitasi Diamankan dalam Penertiban Pedagang Kopi di Udayana

Kekosongan Puluhan Jabatan di Pemkot Mataram Sumbang Penghematan Belanja Pegawai

Kekosongan Puluhan Jabatan di Pemkot Mataram Sumbang Penghematan Belanja Pegawai