Kabarberita
Mataram (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengupayakan peningakatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan kompetensi.
Peningkatan Kompetensi ini diwujudkan dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi (Rakor) kepegawaian pada Senin (8/12) kemarin.
Momentum ini penting bagi Provinsi NTB, guna menyiapkan ASN yang profesional, handal, dan sesuai kebutuhan daerah dan skala Nasional.
Kepala BPSDM NTB, Hj. Baiq Nelly Yuniarti A.P., M.Si, mengatakan, Musrenbangkom kali ini begitu berharga dengan turut hadirnya dua narasumber utama dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Kepala BKN RI Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.M., dan Sekretaris Utama BKN RI Hj. Imas Sukmariah, S. Sos., MAP.
Menurutnya Kehadiran pimpinan BKN kali ini, menjadi sinyal kuat bahwa NTB serius membangun pondasi sumber daya aparatur yang unggul dan profesional.
“Output yang ingin kami dapat dari Musrenbangkom ini adalah bagaimana rencana provinsi atau visi-misi Gubernur untuk menerapkan sistem meritokrasi kepada ASN bisa kita wujudkan. Manajemen talenta hanya dapat diwujudkan bila diikuti dengan pengembangan kompetensi ASN,” ujarnya.
Baiq Nelly (sapaan akrabnya) menambahkan, sistem meritokrasi, yang mengutamakan profesionalitas, kinerja, dan kompetensi, hanya dapat berjalan apabila ASN mendapatkan peningkatan kapasitas secara terencana.
“Tidak mungkin kita berbicara sistem meritokrasi kalau ASN kita tidak pernah dikembangkan kompetensinya. Karena itu melalui Musrenbangkom ini, kami berharap muncul output-output yang paling urgent untuk mendukung Asta Cita Presiden sekaligus melaksanakan visi misi Gubernur NTB,” ucapnya.
Diktakannya juga Musrenbangkom ini diikuti oleh 10 Kepala Daerah, serta jajaran asisten administrasi pembangunan yang membawahi BKD, BKPSDM, dan kepala Bappeda. Keterlibatan Bappeda dianggap sangat strategis karena lembaga tersebut memiliki peran dalam mengalokasikan anggaran pengembangan kompetensi ASN di masing-masing daerah.
“Kami berharap kepala Bappeda memahami pentingnya anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN, sesuai instruksi Mendagri. Kita tidak mungkin menuntut ASN bekerja di luar kemampuannya tanpa meningkatkan kompetensinya,” harapnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Melalui Musrenbangkom ini, Pemprov NTB menegaskan komitmennya bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas SDM birokrasi. Pengembangan kompetensi ASN dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan NTB ke depan.
“Kami berharap setiap daerah mulai lebih memperhatikan ASN-nya, terutama dalam pengembangan kompetensi. Inilah saatnya kita bersama-sama menyiapkan aparatur yang benar-benar siap mendukung pembangunan NTB,” imbuhnya. (Wira)
