Tutup Retreat Eselon II, Wagub NTB Ingatkan Pentingnya Integritas dan Kinerja

Mataram, (KabarBerita) — Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya kolaborasi dan profesionalisme di kalangan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi NTB.

Hal itu disampaikannya Umi Dinda sapaan akrab Wagub NTB saat memberikan materi pada penutupan Retreat Eselon II di Aula Korem 162/WB, Minggu (30/11).

Wagub menyebut retreat ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus mengingatkan kembali tanggung jawab para pimpinan Perangkat Daerah. Ia menekankan bahwa para ASN, khususnya pejabat struktural, tidak memiliki pilihan lain selain bekerja optimal dan menjaga perilaku dalam menjalankan amanah.

“Bangun kerjasama dalam menuntaskan pekerjaan di masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpin,” ujarnya.

Wagub juga mengingatkan bahwa jabatan pimpinan Perangkat Daerah merupakan bentuk kepercayaan besar yang disertai risiko. Keunggulan kompetensi yang membuat seseorang terpilih, menurutnya, dapat menjadi jebakan jika tidak dijalankan dengan integritas.

“Jangan membenarkan hal yang akan mencoreng nama baik sebagai pimpinan. Terutama hal-hal yang dapat menimbulkan persepsi negatif di mata publik harus dihindari sebisa mungkin,” pesannya.

Ia menekankan bahwa penataan birokrasi akan menjadi fokus penting, termasuk memastikan tidak ada lagi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ada utang komitmen yang belum diselesaikan. Unit yang menangani Sistem Pengendalian Internal (SPI) diminta lebih aktif melakukan review terhadap program dan administrasi Perangkat Daerah.

Menatap tahun 2026, Wagub menegaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dicapai secara terukur. Program prioritas seperti Desa Berdaya memerlukan inovasi dan komunikasi yang solid dari seluruh jajaran.

Selain itu, dengan mulai diberlakukannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru per 1 Januari 2026, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan memasukkan program pengarusutamaan gender. Program terkait perempuan dan anak, khususnya yang mendukung Desa Berdaya, harus diwujudkan secara konkret. (*)

  • Related Posts

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Lampiran : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 30 Desember 2025 #36

    PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

    Mataram, (KabarBerita) – Sebuah video lima perempuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) beredar luas dan viral di media sosial. Dalam vidio itu, lima PMI memohon bantuan pemerintah Indonesia agar bisa segera…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Menebar Semangat Kebaikan, Indosat Buat Terobosan Baru di Bulan Ramadan

    Menebar Semangat Kebaikan, Indosat Buat Terobosan Baru di Bulan Ramadan

    PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

    PMI NTB Diduga Jadi Korban TPPO di Libya, Apjati NTB Angkat Bicara

    Tak Perlu Tunggu Kemendagri, Dewan Dorong Pemkot Mataram Rampingkan SOTK

    Tak Perlu Tunggu Kemendagri, Dewan Dorong Pemkot Mataram Rampingkan SOTK

    Tunggu Arahan Pusat, Pemkot Mataram Tahan Perampingan OPD

    Tunggu Arahan Pusat, Pemkot Mataram Tahan Perampingan OPD

    TAPD dan DPRD Mataram Sepakati Batas Input Pokir 2027, Ditutup 17 Maret

    TAPD dan DPRD Mataram Sepakati Batas Input Pokir 2027, Ditutup 17 Maret