Kabarberita
Lombok Tengah, (KabarBerita) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani menyoroti masih banyaknya sekolah di Kabupaten Lombok Tengah yang kondisinya memprihatinkan. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam memperhatikan masalah tersebut karena pendidikan adalah aset terbaik bangsa.
“Banyak sekolah di Lombok Tengah yang kondisinya memprihatinkan. Ada bangunan yang kalau disundul (disentuh) sedikit saja bisa roboh. Situasi ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah,” kata H. Lalu Hardian Irfani seusai menyerahkan bantuan program revitalisasi santunan pendidikan di SDN Makam Praya Lombok Tengah, pada Sabtu (20/9).
Politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II ini menekankan pentingnya pemda mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen dari APBD. Artinya anggaran 20 persen Pendidikan itu tak hanya dari APBN, namun juga dari APBD.
“Jangan hanya fokus memperbaiki jalan atau irigasi. Investasi utama adalah dunia pendidikan,” kritiknya tajam.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hardian Irfani menyerahkan bantuan program revitalisasi santunan pendidikan tahun 2025 yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diusulkan melalui dua jalur, yakni pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta aspirasi masyarakat yang difasilitasi anggota DPR RI.
Bantuan program revitalisasi santunan pendidikan itu diserahkan langsung H. Lalu Hardian Irfani kepada pihak sekolah.
“Untuk tahun 2025, total ada 100 sekolah di Pulau Lombok yang masuk dalam program revitalisasi, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK. Khusus di Lombok Tengah, sebanyak 40 sekolah kami perjuangkan melalui jalur aspirasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujarnya.
Menurutnya, besaran anggaran yang dikucurkan bervariasi, mulai dari Rp500 juta hingga sekitar Rp2 miliar, tergantung kondisi fisik sekolah.
Seperti diketahui, revitalisasi santunan pendidikan 2025 merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang bertujuan memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperkuat tata kelola, memberdayakan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Program ini menggunakan skema swakelola, sehingga sekolah dan masyarakat turut terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran maupun pembangunan.
“Revitalisasi ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kualitas pendidikan yang lebih merata,” ujarnya. (red)
