Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Polemik munculnya pendapat berbeda dari salah satu anggota panitia seleksi (pansel) Bank NTB Syariah dianggap hal lumrah. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTB Hamdan Kasim menegaskan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia ( LPPI ) dan Pansel Bank NTB Syariah telah bekerja profesional.
“Soal ada dissenting opinion (pendapat berbeda) jangan dibesarkan. Jangan nila setitik rusak susu sebelanga,” katanya, Rabu (11/6).
Mantan Ketua KNPI Provinsi NTB ini menjelaskan, pansel bekerja panjang, proses dilakukan secara terbuka. LPPI sebagai head hunter, secara profesional menjaring bankir seluruh Indonesia.
“Pak Gubernur sebagai pemegang saham pengendali terang meminta proses dilakukan profesional,” sambungnya.
Terkait pendapat Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, meminta agar Gubernur segera mengambil langkah serius. Ia menyarankan agar seluruh anggota Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah segera dipanggil untuk mengklarifikasi dinamika internal yang terjadi karena munculnya dissenting opinion Prof. Zainal Asikin dinilai tidak perlu.
“Lanjutkan saja semua prosesnya, sekarang nama-nama itu sudah masuk otoritas jasa keuangan (OJK),” ucapnya.
“Prosesnya panjang, berjenjang. Jangan proses belum selesai minta panggil-panggil pansel,” sambungnya.
Politisi yang dikenal sebagai aktivis HMI ini mengibaratkan proses pengisian komisaris dan direksi Bank NTB Syariah seperti sepak bola. Pertandingan baru berjalan 45 menit, masih ada 45 menit lagi untuk mengetahui hasil akhir.
“Masak baru babak pertama ini sudah panggil wasit, panggil hakim garis. Tenang saja ada VAR (tayangan ulang),” tegasnya.
Hamdan melanjutkan, VAR yang dimaksud itu adalah hasil perangkingan dari LPPI dan Pansel terhadap semua calon. Ia pun meyakini keputusan dari LPPI dan Pansel Bank NTB Syariah berjalan kolektif kolegial.
“Kalau karena ada satu orang yang dituduh ini dan itu, tak kemudian membuat semua prosesnya dituduh macam-macam,” ujarnya.
Ia justru mengingatkan, tradisi baik dalam proses pengisian profesional di BUMD era Iqbal-Dinda dikawal dengan elegan. Prosesnya melibatkan lembaga independen dan profesional. Legislatif sebagai mitra eksekutif harusnya berpikiran yang sama.
“Saya sangat menghormati pendapat Bu Isvie karena pasti semangat beliau juga untuk perbaikan. Namun, sebagai Ketua Fraksi sekaligus Ketua Komisi, saya nyatakan dukungan penuh terhadap LPPI dan Pansel dalam proses di Bank NTB Syariah hingga tuntas,” tukasnya.
